Dinsos Sumbawa Intensifkan Verifikasi DTSEN, Soroti Anomali Data Kemiskinan Ekstrem
Sumbawa Besar (NTBSatu) – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sumbawa, terus melakukan upaya masif untuk memverifikasi dan memvalidasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dinas Sosial mengambil langkah ini untuk mengatasi anomali data serta memastikan penyaluran bantuan sosial (Bansos) tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat yang masuk kategori kemiskinan ekstrem.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Syarifah, S.Sos., M.Si., mengungkapkan, data kependudukan dalam DTSEN saat ini merupakan hasil padu padan dari berbagai sumber, seperti Regsosek Bappenas, data P3KE Kemenko PMK, serta data internal Kementerian Sosial.
Namun, Syarifah mengakui masih terdapat disparitas cukup lebar dalam pemeringkatan kesejahteraan (pendesilan).
“Pendesilan masih terlalu lebar. Anomali data masih muncul karena DTSEN tergolong baru dan terus berproses. Kami melakukan verifikasi bersama operator di tingkat desa dan kelurahan agar akurasi data tetap terjaga,” ujar Syarifah kepada NTBSatu, Senin, 26 Januari 2026.
Syarifah menyoroti penumpukan data pada desil 1 yang masuk kategori kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data terkini, lebih dari 20.000 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 60.000 jiwa tercatat berada pada desil tersebut.
“Kalau kita lihat data kemarin, desil 1 mencatat lebih dari 20 ribu KK atau sekitar 60 ribu jiwa. Sementara desil 2 dan seterusnya belum proporsional. Data masih menumpuk di desil 1 dan 2,” jelasnya.
Ia menegaskan, desil 1 hingga desil 5 menjadi kelompok yang saat ini menerima intervensi Kementerian Sosial melalui berbagai program Bansos, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.
Pihaknya kini menunggu hasil pemeringkatan terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbawa. BPS diperkirakan merilis data tersebut pada Januari ini untuk memberikan gambaran yang lebih real time.
Kolaborasi dengan Berbagai Pihak
Dalam proses pemutakhiran data, Dinas Sosial Sumbawa menghadapi kendala teknis di lapangan, terutama terkait Sumber Daya Manusia (SDM). Syarifah menyebut, jumlah operator data di tingkat desa maupun kabupaten masih terbatas dan banyak yang merangkap jabatan.
“Kendala kami terletak pada keterbatasan SDM. Operator desa masih merangkap tugas lain sehingga tidak bisa fokus penuh. Selain itu, waktu verifikasi juga sangat singkat, hanya tanggal 1 sampai 10 setiap bulan,” ungkap Syarifah.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Dinsos Sumbawa gencar melakukan asistensi dengan melibatkan operator, kepala desa, camat, hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
“Kami melakukan langkah ini agar seluruh perangkat desa memiliki persepsi yang sama terkait pentingnya DTSEN sebagai acuan tunggal perencanaan dan pengawasan program pemerintah,” tambahnya.
Syarifah mengingatkan, kriteria penerima bantuan tetap mengacu pada indikator kemiskinan yang mencakup aspek aset, pendidikan, dan kesehatan.
“Kami memprioritaskan penerima bantuan yang miskin secara aset, pengetahuan, dan kesehatan. Khusus PBI, warga dengan penyakit kronis dan kondisi darurat tetap kami utamakan karena akses layanan kesehatan sangat penting,” tegasnya. (*)
