Perkuat Stok Logistik Bencana, Dinsos Sumbawa Terima Bantuan Kemensos Senilai Rp137 Juta
Sumbawa Besar (NTBSatu) – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sumbawa menerima tambahan pasokan logistik penanggulangan bencana dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI, untuk korban bencana di 11 kecamatan.
Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Syarifah, S.Sos., M.Si., menjelaskan, bantuan ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan barang persediaan habis pakai untuk korban bencana alam.
Ia menyebut, bantuan ini sangat krusial untuk mengisi lumbung sosial daerah sebagai langkah berjaga-jaga (buffer stock).
”Bantuan logistik yang kami jemput ke Dinas Sosial Provinsi itu bantuan Menteri Sosial. Sudah sampai, dan segera kami distribusikan, terutama barang-barang kebutuhan dasar,” ujar Syarifah kepada NTBSatu, Senin, 26 Januari 2026.
Syarifah merinci, total nilai bantuan yang dinas terima mencapai Rp137.481.650. Terdiri dari 200 paket makanan siap saji, 200 paket makanan anak.
Kemudian, 50 lembar tenda gulung, 70 lembar kasur, hingga 50 lembar selimut. Selain itu, 50 paket kids wear, 50 paket family kit, serta sandang untuk dewasa dan anak.
Dalam prosesnya, Tim Logistik Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dinas Sosial Sumbawa menjemput langsung logistik tersebut dari Dinas Sosial Provinsi NTB pada Sabtu, 24 Januari 2026 dan tiba di Sumbawa pada Minggu malam, 25 Januari 2026.
”Barang-barang ini rencananya siang ini akan dibongkar untuk segera ditata. Nantinya akan diserahkan kepada masyarakat korban bencana di beberapa lokasi yang membutuhkan,” jelasnya.
Prioritaskan Penyaluran ke Daerah Paling Terdampak
Lebih lanjut, Syarifah menegaskan, penyaluran bantuan di lapangan tidak bisa sembarangan. Mengingat jumlah paket yang terbatas, seperti family kit yang hanya tersedia 50 paket, pihaknya menekankan penerapan skala prioritas yang ketat.
”Kami prioritaskan dulu yang kondisinya sangat parah. Karena paketnya sangat sedikit, tidak semua jenis barang jumlahnya banyak. Jadi harus selektif,” tegasnya.
Mengenai mekanisme distribusi, Syarifah menyebut pihaknya sangat bergantung pada validitas data kewilayahan. Dinas Sosial Sumbawa saat ini menunggu sinkronisasi data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) maupun pemerintah desa setempat, untuk menghindari tumpang tindih penyaluran.
”Kami tidak punya data asesmen langsung. Teman-teman kami menunggu biar satu data dari BPBD atau dari desa itu sendiri, agar bantuan ini benar-benar tepat sasaran sesuai data yang masuk,” jelasnya. (*)
