Rencana Porprov NTB Masih Menggantung, Kepastian Menunggu Rakerda KONI Februari
Mataram (NTBSatu) – Rencana pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Nusa Tenggara Barat (NTB), masih belum memiliki kepastian.
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB menegaskan, keputusan final terkait jadwal, kesiapan daerah, hingga skema pembiayaan baru akan ditentukan setelah Rapat Kerja Darah Komite Olahraga Nasional Indonesia (Rakerda KONI) NTB pada Februari mendatang.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga NTB, Surya Bahari mengatakan, hingga kini masih terdapat perbedaan informasi terkait waktu pelaksanaan Porprov. Sebagian pihak menyebut tahun 2026, sementara lainnya mengarah ke 2027.
“Pagi tadi Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI NTB datang menyampaikan laporan awal. Dari informasi yang berkembang, ada yang menyebut 2026, ada juga 2027. Kepastiannya baru akan kita dapatkan setelah pertemuan internal KONI,” ujarnya kepada NTBSatu, Rabu, 21 Januari 2026.
Ia menegaskan, Rakerda KONI NTB menjadi forum strategis untuk merumuskan keputusan resmi. Termasuk, menilai kesiapan kabupaten dan kota sebagai peserta maupun tuan rumah penyelenggaraan.
Anggaran Belum Rampung
Surya mengakui, hingga saat ini aspek anggaran Porprov juga belum dapat dipastikan. Pemerintah Provinsi masih melakukan inventarisasi kebutuhan dan pembenahan internal, sembari menunggu kejelasan dari KONI.
“Karena masih berbicara angka dan detailnya belum jelas, saya belum berani menyampaikan secara pasti. Semua masih dalam tahap pengumpulan dan penataan,” katanya.
Ia menekankan, langkah konkret baru bisa pemerintah ambil apabila telah ada hasil rencana dan rancangan resmi.
“Minimal harus ada hasil resmi. Kalau itu sudah ada, barulah kita bisa bergerak lebih jauh. Sampai sekarang, belum kami terima,” jelasnya.
Pemerintah Mendukung, KONI Pelaksana Utama
Dalam struktur penyelenggaraan Porprov, Surya menegaskan peran pemerintah daerah bersifat mendukung. Sementara itu, pelaksana utama tetap berada di tangan KONI.
“Pemerintah fungsinya back up. Pelaksana utamanya tetap KONI. Nanti akan dilihat bagian mana yang bisa dibantu pemerintah dan mana yang perlu disesuaikan agar pelaksanaannya tepat dan optimal,” katanya.
Menurutnya, kesepakatan antara KONI provinsi dan KONI kabupaten dan kota menjadi dasar utama sebelum pemerintah memberikan dukungan penuh.
Porprov Jadi Jalur Seleksi Menuju PON 2028
Lebih jauh, Surya menekankan, Porprov memiliki peran strategis sebagai ajang seleksi atlet menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. Karena itu, pelaksanaannya tidak boleh tergesa-gesa tanpa kesiapan matang.
“Jangan sampai Porprov digelar, tetapi peserta atau daerah belum siap. Harus matching antara kesiapan peserta dan penyelenggara, agar bisa menghasilkan prestasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, ukuran keberhasilan Porprov dari tiga aspek utama: sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, dan sukses administrasi.
“Kita harus optimistis. Dalam kondisi apa pun, Porprov harus berjalan optimal karena ini bagian dari persiapan atlet NTB ke level nasional,” ujarnya.
Menunggu Hasil dan Keputusan Resmi
Surya memastikan, pemerintah daerah tetap memberi perhatian serius terhadap rencana Porprov, namun tidak akan bertindak berdasarkan informasi yang belum pasti.
“Kami tetap atensi, tapi tidak bisa bergerak hanya berdasarkan isu. Harus ada dasar resmi dan keputusan bersama,” tegasnya. (Alwi)
