Mataram (NTBSatu) – Tingkat okupansi hotel di Kota Mataram menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, menjadi perhatian pelaku industri perhotelan.
Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM), I Made Adiyasa Kurniawan mengungkapkan, persentase pemesanan serta tren kunjungan wisatawan menjelang dan selama periode libur akhir tahun cukup memprihatinkan.
“Tahun ini kami mengalami penurunan bisnis yang signifikan. Rata-rata okupansi kita masih di bawah 50 persen,” katanya kepada NTBSatu, Rabu, 17 Desember 2025.
Menurutnya, penurunan tersebut dampak kebijakan efisiensi program pemerintah dan sektor swasta. Selain itu, karena wisatawan lebih banyak memilih merayakan Nataru di daerah Senggigi dan Mandalika. Sehingga, untuk Kota Mataram sendiri dapat terisi merata di momentum akhir.
“Terhitung tanggal 15 kemarin baru terisi 20 sampai 47 persen, itu pun masih yang bintang tiga ke atas. Bintang tiga ke bawah masih belum dapat,” ujarnya.
Kondisi tersebut berbeda dengan tahun sebelumnya, terutama pada periode libur akhir tahun. Adiyasa menjelaskan, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah berdampak langsung pada menurunnya kegiatan rapat, pertemuan, dan perjalanan dinas yang selama ini menjadi salah satu penopang okupansi hotel di Kota Mataram.
Dampak tersebut kemudian merembet ke sektor swasta, yang ikut menahan pengeluaran untuk kegiatan seremonial maupun event akhir tahun. Termasuk meminimalisir Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan.
Sebut Tahun Depan Lebih Memprihatinkan
Selain faktor kebijakan, di momen menjelang Nataru bagi industri hotel di Kota Mataram bergantung pada event pemerintah kota dan kalah pada referensi destinasi wisatawan untuk merayakan akhir tahun.
Meski demikian, pihaknya masih berharap terjadi peningkatan pemesanan mendekati puncak libur Natal dan Tahun Baru. Ia berharap, tren last minute booking atau pemesanan di akhir waktu masih menjadi peluang untuk mendongkrak okupansi. Termasuk melalui strategi manajemen hotel dengan menawarkan berbagai paket menginap.
Adiyasa menegaskan, kondisi tahun depan diperkirakan akan lebih memprihatinkan dibandingkan 2025, seiring kebijakan efisiensi pemerintah yang diproyeksikan semakin ketat. Ia berharap, kebijakan efisiensi tersebut dapat diimbangi dengan relaksasi, termasuk keringanan di sektor perpajakan. (LMA/*)
