Pesan Bupati Jarot kepada Pol PP: Harus Tegas, tapi Santun
Sumbawa Besar (NTBSatu) – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., mengapresiasi kinerja Sat Pol PP Sumbawa dalam melakukan upaya penegakan Perda. Salah satu yang berhasil ditunjukkan, operasi penyakit masyarakat Selasa, 2 Desember 2025.
Bupati Jarot beberapa waktu lalu pernah menegaskan, peran Satpol PP tidak sekadar penegak peraturan daerah. Melainkan juga simbol ketertiban, kedisiplinan, dan keteladanan di tengah masyarakat.
“Ini momentum penting untuk meneguhkan kembali jati diri Satpol PP sebagai aparat penegak peraturan daerah dan penjaga ketertiban umum,” ujar Bupati Jarot.
Bupati mengingatkan, ketegasan tidak boleh menghilangkan sisi kemanusiaan dalam menjalankan tugas. “Harus tegas, tetapi juga santun; harus disiplin, tetapi juga komunikatif. Satpol PP bukan hanya pelaksana aturan, tetapi juga penjaga harmoni sosial,” tambahnya.
Menurut Bupati Jarot, semua kegiatan bimbingan maupun latihan gabungan yang dijalankan, harus dimaknai sebagai upaya peningkatan kapasitas profesional dan integritas Satpol PP sebagai aparatur sipil negara yang tangguh, beretika, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Satpol PP adalah wajah pemerintah daerah di mata masyarakat. Maka jadilah aparat yang berwibawa, humanis, dan mengayomi,” tutup Bupati.
Latihan Gabungan Satpol PP
Arahan Bupati itu tidak lepas dari kegiatan Bimbingan Teknis dan Latihan Gabungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi NTB yang pernah digelar di Halaman Kantor Bupati Sumbawa. Berlangsung Kamis, 23 Oktober 2025 lalu.
Sebelumnya, Kepala Satpol PP Kabupaten Sumbawa, Abdul Haris, S.Sos., menjelaskan, kegiatan bimtek ini bertujuan untuk membangun kedisiplinan, kekompakan, serta memperkuat jiwa korsa antaranggota Satpol PP, baik dari Kabupaten Sumbawa maupun Kabupaten Sumbawa Barat.
“Melalui latihan gabungan ini, kita tingkatkan profesionalisme dan sinergitas Satpol PP menuju aparatur yang tertib dan tangguh,” ujar Abdul Haris.
Ia menyebutkan, jumlah peserta mencapai 100 orang. Terdiri atas 69 anggota Satpol PP Kabupaten Sumbawa, dan 31 anggota Satpol PP Kabupaten Sumbawa Barat.
Materi bimtek meliputi pelatihan fisik, peningkatan kemampuan teknis penegakan perda, manajemen pengendalian massa, serta pembinaan mental dan etika aparatur.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Satpol PP Provinsi NTB, Satpol PP Kabupaten Sumbawa. Kemudian, Satpol PP Sumbawa Barat, dan Kodim 1607 Sumbawa.
Sebagai wujud dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan sarana operasional Satpol PP, Bupati Jarot juga menyerahkan satu unit mobil pengendalian massa kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Sumbawa.
Kendaraan operasional ini harapannya memperkuat kemampuan Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah, dan merespons cepat setiap potensi gangguan keamanan lingkungan.
Peran Satpol PP Daerah
Dalam konteks pemerintahan daerah, Satpol PP memegang peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial, menegakkan kebijakan publik, serta menjadi ujung tombak pelayanan ketertiban umum.
Sementara penyampaian langsung Bupati memperlihatkan dukungan moral dan politis terhadap peningkatan profesionalisme Satpol PP. Sekaligus memperkuat legitimasi publik bahwa Satpol PP bukan sekadar aparat penertiban, tetapi juga pelindung masyarakat.
Kendati demikian, dalam hal kinerja, Kasat Pol PP mengurai beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Kegiatan pelatihan perlu dikaitkan dengan isu lokal spesifik. Misalnya, pengendalian pedagang kaki lima, penertiban reklame ilegal, dan mitigasi konflik sosial yang khas di wilayah Sumbawa.
Perlu indikator pasca-pelatihan. Evaluasi kinerja pasca-bimtek harus secara berkala untuk memastikan penerapan ilmu dan keterampilan dalam tugas harian.
Optimalisasi sarana digital dan dokumentasi. Satpol PP perlu memanfaatkan media sosial dan portal informasi untuk menampilkan kegiatan humanis, agar persepsi publik terhadap Satpol PP semakin positif.
Sekali lagi Abdul Haris menegaskan, dukungan langsung Bupati Sumbawa terhadap peningkatan kapasitas Satpol PP menegaskan komitmen Pemkab dalam membangun aparatur daerah yang tidak hanya tegas dalam menegakkan aturan, tetapi juga bijaksana dalam menjaga ketertiban dan kedamaian masyarakat. (*)
