Mataram (NTBSatu) – Anggota Komisi III DPRD NTB, Muhammad Aminurlah menyatakan tidak setuju terhadap rencana Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengganti kendaraan dinas pejabat menggunakan listrik.
Menurutnya, sebelum beralih ke kendaraan listrik, baiknya Pemprov NTB melakukan penataan aset terlebih dulu. Baik aset bergerak maupun tidak bergerak.
“Saya pribadi sebagai Anggota DPRD belum setuju (beralih ke mobil listrik) sebelum ada penataan aset yang ada. Baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak,” kata Maman, sapaan Muhammad Aminurlah, Kamis, 27 November 2025.
Peralihan dari kendaraan konvensional ke listrik, perlu kajian mendalam. Mengingat, Pemprov belum menyelesaikan penataan kondisi aset yang ada saat ini.
“Perlu penataan aset yang menjadi sumber pendapatan maupun aset yang lain yang akan dijual maupun mempunyai nilai,” ujarnya.
Meski dengan alasan bisa menghemat anggaran, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyatakan tetap tidak setuju skema sewa mobil listrik untuk pejabat eselon II Pemprov NTB.
Terlebih, kata Maman, ia belum mengetahui alasan Pemprov NTB beralih menggunakan mobil listrik dengan pola sewa. Karena persoalan ini juga belum menjadi pembahasan di Banggar DPRD NTB.
“Gubernur dan Wakil Gubernur pakai mobil listrik tidak? Penataan dulu, jadikan ini dulu barang menjadi uang aja. Itu yang harusnya dilakukan,” ungkapnya.
Sebagai informasi, mulai tahun depan, Pemprov NTB berencana mengganti kendaraan dinas dari konvensional menjadi istrik.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB, Nursalim mengatakan, peralihan ke kendaraan listrik bisa menekan pengeluaran daerah. Pemprov akan menghemat anggaran puluhan miliaran rupiah.
“Yang jelas ada penghematan. Lumayan besar. Ada puluhan miliar,” kata Nursalim, Kamis, 20 November 2025.
Penggunaan mobil listrik ke depan, lanjut Nursalim, menggunakan skema sewa. Dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2026, Pemprov NTB sudah menganggarkan Rp14 miliar untuk sewa mobil listrik.
“Untuk sewanya kan dianggarkan sekarang ini Rp14 miliar,” ujarnya. (*)
