Lombok Timur (NTBSatu) – Upaya memajukan ekonomi Desa Motong di Kabupaten Sumbawa, menuntut pembangunan jalan usaha tani yang memadai.
Infrastruktur ini menjadi kebutuhan mendesak karena seluruh potensi pertanian, peternakan, dan perikanan di desa tersebut sangat bergantung pada akses distribusi yang lancar.
Kepala Desa Motong, Abdul Wahab menyebut, potensi ekonomi desa terbentang dari hulu hingga hilir dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika didukung fasilitas dasar yang memadai.
Abdul menyebut, desanya memiliki kawasan hutan rakyat sekitar 500 hektare. Masyarakat memanfaatkan lahan itu untuk budidaya tanaman jagung dan pengembangan ternak.
“Hanya saja, kendalanya masih pada infrastruktur jalan usaha tani yang belum memadai,” ujar Abdul Wahab, Selasa, 25 November 2025.
Selain hutan rakyat, Desa Motong juga mengandalkan lahan pertanian irigasi teknis seluas sekitar 200 hektare.
Lahan produktif tersebut memungkinkan masyarakat menanam padi dan jagung hingga tiga kali dalam setahun. Potensi ini menjadi sektor pertanian unggulan yang menopang kebutuhan ekonomi warga.
Percepatan Pembangunan
Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi mengatakan, dalam RPJMD NTB tahun 2025, terdapat tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “Bangkit bersama menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga berfokus kepada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan, agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.
Program ini harapannya mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan layanan dasar di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun puskesmas. Pemerintah juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.
“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (*)
