Sumbawa Besar (NTBSatu) – Program Sumbawa Hijau Lestari yang digagas Bupati, Syarafuddin Jarot bersama Wakil Bupati, Mohamad Ansori mendapat perhatian Pemerintah Pusat. Salah satu program unggulan Pemkab Sumbawa ini dipantau serius menjelang Hari Ulang Tahun Ke-67 Kabupaten Sumbawa.
Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Julmansyah menyebut, program tersebut sebagai langkah strategis untuk menyelamatkan masa depan ekologis dan ekonomi Sumbawa.
Menurut Julmansyah, Sumbawa Hijau Lestari bukan sekadar program penghijauan biasa, melainkan fondasi ekonomi restoratif, model pembangunan yang memulihkan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa sedang meletakkan dasar ekonomi restoratif. Ekonomi yang tumbuh bukan dengan merusak alam, tetapi dengan membangunnya,” ujar Julmansyah kepada NTBSatu, Senin, 20 Januari 2026.
Ia menjelaskan, melalui gerakan menanam tanaman keras bernilai ekonomi seperti Sengon, Kemiri, Kopi, dan tanaman buah, masyarakat hanya perlu menanam sekali namun dapat memanen hasilnya setiap tahun. Dalam jangka panjang, komoditas tersebut akan menjadi sumber pasokan agroindustri masa depan Sumbawa.
Julmansyah juga menilai, program ini sebagai kebijakan korektif atas dominasi pertanian monokultur jagung yang selama ini berkembang luas di Sumbawa.
“Monokultur Jagung adalah ekonomi eksploitatif. Ia merusak lahan dan hutan, tetapi tidak mampu mengangkat derajat petani secara berkelanjutan. Ini yang sedang dikoreksi oleh Bupati Sumbawa,” tegas pejabat Diaspora KLHK asli Sumbawa tersebut.
Lebih lanjut, ia mengingatkan tanpa perubahan kebijakan, Sumbawa berpotensi terus menghadapi bencana banjir tahunan dan krisis air bersih di musim kemarau akibat hilangnya tanaman keras yang berfungsi sebagai penyerap air tanah.
Dalam konteks budaya lokal, Julmansyah menilai, Sumbawa Hijau Lestari sejalan dengan falsafah hidup Tau Samawa, seperti Balong Ai Kayu yang bermakna menjaga sumber air demi kehidupan, Telas Pade Antap sebagai simbol ketahanan pangan, serta Telas Kebo Jaran yang menggambarkan kesejahteraan ternak dan masyarakat.
Namun demikian, Julmansyah mengingatkan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada pengawalan kebijakan hingga ke tingkat desa.
“Tantangannya adalah bagaimana kebijakan ini diterjemahkan secara operasional di desa. Harus ada perencanaan terukur, implementasi jelas, serta skema monitoring dan evaluasi setiap tahun,” ujarnya.
Ia menegaskan, penilaian keberhasilan Sumbawa Hijau Lestari harus dilakukan secara berkala, terutama untuk mengukur daya tumbuh tanaman yang telah ditanam.
Sebagai bagian dari program tersebut, Pemkab Sumbawa tercatat telah menanam ribuan bibit tanaman, salah satunya pernah diminta ke Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Dodokan Moyosari. Jenis pohon yang diminta di antaranya 300 batang Tabebuya polybag besar, 214 batang Ketapang Kencana, 130 Tabebuya planter bag, serta 840 batang pohon Nangka.
Menurut Julmansyah, jika dikawal secara konsisten, Sumbawa Hijau Lestari tidak hanya menjadi kebanggaan daerah di usia ke-67 Kabupaten Sumbawa, tetapi juga berpotensi menjadi model pembangunan hijau di NTB untuk mencegah ancaman penggurunan (desertification) dan krisis ekologis di masa depan.
“Ini bukan sekadar program hari ini, tetapi investasi untuk menyelamatkan Tau dan Tana Samawa untuk generasi yang akan datang,” pungkasnya.
Zul dan BM Beri Catatan Kepemimpinan Jarot – Ansori
Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-67 Kabupaten Sumbawa, sejumlah tokoh daerah memberikan catatan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan Kabupaten Sumbawa di bawah kepemimpinan Bupati Jarot dan Wakil Bupati Ansori.
Gubernur NTB periode 2018–2023, Zulkieflimansyah atau Bang Zul turut memberikan pandangan. Ia menilai, kepemimpinan Jarot – Ansori secara umum berjalan positif.
“Pak Jarot punya pengalaman bekerja di perusahaan multinasional dengan budaya kerja yang sistemik dan tata kelola yang jelas. Ditambah lagi, beliau dan pasangannya aktif turun ke masyarakat,” kata Bang Zul.
Namun, Zul memilih tidak terlalu berkomentar terkait detail dari program kerja yang dilaksanakan. “Saya jarang di Sumbawa sekarang dan saya kurang etis kalau saya yang berkomentar terkait detail program kerjanya,” tutup Zul.
Wakil Gubernur NTB periode 2008–2013, Badrul Munir atau yang akrab disapa BM menilai, penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sumbawa sejauh ini masih berada pada jalur yang tepat dan benar. Ia mengamati, pada tahun pertama masa kepemimpinan Jarot – Ansori, roda pemerintahan masih berjalan on the track dan tidak terlalu banyak permasalahan.
“Yang saya lihat saat ini, pemerintah daerah Sumbawa saat ini sedang fokus pada tiga hal utama. Pertama, menata birokrasi agar menjadi mesin pemerintahan yang handal. Saya lihat Bupati cukup cermat dan berhati-hati dalam penempatan personel serta pemanfaatan SDM,” ujar BM kepada NTBSatu pada Senin, 19 Januari 2026.
Catatan kedua, lanjut BM, adalah kuatnya dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan Jarot – Ansori. Hal itu dinilai lahir dari upaya kepala daerah yang konsisten menjaga kepercayaan publik melalui program berbasis masyarakat.
“Program seperti Sumbawa Hijau Lestari, penyelamatan hutan, hingga swasembada pangan menunjukkan keberpihakan kepada rakyat. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik agar tidak berkurang,” katanya.
Aspek ketiga yang dinilai positif adalah hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif. BM menilai, relasi antara Pemkab Sumbawa dan DPRD berjalan baik tanpa kendala berarti.
Namun demikian, BM juga memberikan catatan kritis. Menurutnya, tantangan utama saat ini terletak pada kecepatan kerja birokrasi di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Saya lihat Bupati dan DPRD ingin bergerak cepat, tetapi mesin birokrasinya belum sepenuhnya mampu mengimbangi. Ini tantangan ke depan agar percepatan pembangunan bisa berjalan proporsional,” kritik Badrul. (Zani)
