Rasio Desa Berlistrik NTB Capai 100 Persen, Pemprov Pacu Pemerataan Hingga ke Pelosok
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat capaian penting dalam pembangunan energi daerah.
Hingga tahun 2024, rasio desa berlistrik di NTB telah mencapai 100 persen.
Capaian rasio desa berlistrik 100 persen menjadi bukti keseriusan Pemprov NTB menjalankan arah kebijakan RPJMD dalam pemerataan infrastruktur dasar.
Kepala Bappeda NTB, Dr. Iswandi, menyebut capaian tersebut sebagai momentum besar bagi percepatan kualitas hidup masyarakat.
“Capaian rasio desa berlistrik 100 persen ini adalah bukti nyata komitmen kita. Energi menjadi titik tolak penting bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sesuai amanat RPJMD,” katanya, Sabtu, 22 November 2025.
Kendati demikian, masih terdapat lima desa di Kabupaten Sumbawa yang belum tersambung jaringan PLN dan masih menggunakan listrik Non-PLN, khususnya dari PLTMH.
Kelimanya berada di wilayah pegunungan yang sulit dijangkau, yakni Desa Tepal, Desa Baodesa Desa Tangkam Pulit, Desa Baturotok (semuanya di Kecamatan Batulanteh) dan Desa Mungkin (Kecamatan Orong Telu).
Kondisi topografi menjadi kendala utama sehingga pembangunan jaringan PLN membutuhkan pembukaan akses jalan terlebih dahulu.
Pemerintah Provinsi NTB intens berkoordinasi dengan PLN dan Dinas PUPR untuk mempercepat penanganan.
Menurut Dr. Iswandi, lima desa tersebut menjadi perhatian khusus pemerintah.
“Capaian 100 persen ini tidak membuat kita berhenti. Justru lima desa non-PLN ini menjadi fokus agar pelayanan energi benar-benar merata,” tegasnya.
Perubahan Regulasi dan Penyesuaian Kewenangan ESDM
Pembangunan sektor energi di NTB juga berjalan di tengah dinamika regulasi nasional, termasuk perubahan kewenangan pasca terbitnya UU No. 3 Tahun 2020 dan Perpres No. 55 Tahun 2022. Meski demikian, Pemprov tetap memegang peran strategis dalam perizinan pertambangan batuan, mineral bukan logam, dan konservasi air tanah.
Penyesuaian ini menjadi bagian dari upaya menjaga pelayanan energi tetap optimal.
Untuk menjamin pemerataan listrik tidak hanya pada level desa tetapi juga rumah tangga, Pemerintah Provinsi NTB menggulirkan program Listrik Murah dan Hemat.
Sejak 2012 hingga 2023, sebanyak 26.541 rumah tangga telah memperoleh sambungan listrik baru, terutama keluarga miskin yang sebelumnya belum mampu melakukan penyambungan mandiri.
Iswandi menjelaskan pentingnya akses listrik bagi pembangunan manusia NTB.
“Ketika listrik masuk, peluang ekonomi terbuka, pelayanan pendidikan dan kesehatan meningkat. Inilah fondasi pembangunan manusia yang terus kita dorong,” ujarnya.
Pihaknya memastikan, pemerataan energi tetap menjadi prioritas hingga seluruh masyarakat mendapatkan layanan yang layak.
“Lewat kebijakan strategis, Pemprov NTB berupaya agar pembangunan harus dirasakan merata, dari kota sampai desa terpencil,” tutup Iswandi. (*)
