BPBD NTB Perkuat Implementasi GEDSI dalam Sistem Informasi Kebencanaan
Mataram (NTBSatu) – BPBD NTB semakin serius membangun sistem penanggulangan bencana yang responsif terhadap kebutuhan semua kelompok, terutama perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat rentan lainnya.
Upaya itu berjalan melalui penguatan implementasi GEDSI dalam berbagai program serta mencakup sistem informasi kebencanaan guna meningkatkan layanan kebencanaan.
Langkah ini lahir untuk meningkatkan akurasi data, mempercepat respons, dan menjamin setiap kelompok rentan memperoleh hak setara dalam kebencanaan.
BPBD NTB memperbarui sistem informasi supaya mampu menyajikan rincian lokasi penyandang disabilitas serta kebutuhan khusus yang perlu mereka dapatkan selama bencana berlangsung.
Kepala Bidang Rehabilitasi, Rekonstruksi, dan Kerja Sama Penanggulangan Bencana, sekaligus Ketua ULD BPBD NTB, Rijali Amin menjelaskan, penerapan GEDSI masih berada dalam tahap penguatan.
Ia menegaskan, timnya terus mencoba memasukkan pendekatan tersebut dalam setiap aktivitas sepanjang tahun 2025.
“Kami berkegiatan selama ini di 2025 berusaha untuk selalu melibatkan pengarusutamaan GEDSI dalam kegiatan di BPBD,” ungkapnya dalam Podcast NTBSatu, Sabtu, 15 November 2025.
Menurut Rijali, perubahan paling terasa terlihat pada sistem informasi kebencanaan. Pembaruan fitur laporan bencana membantu tim memahami jumlah penyandang disabilitas terdampak, lokasi mereka, serta kebutuhan khusus yang harus terpenuhi.
“Dalam sistem informasi kebencanaan, kita sudah masukkan dii halaman lapor bencana itu yang berkaitan dengan disabilitas. Jadi di situ kelihatan berapa yang disabilitas, dimana lokasinya, dan apa kebutuhannya,” jelasnya.
Dengan adanya penambahan fitur informasi tentang disabilitas, membuat tim logistik memiliki acuan yang lebih terarah.
Rijali juga menegaskan, GEDSI menjadi fondasi utama dalam penanggulangan bencana. “GEDSI bukan tambahan, tapi fondasi penanggulangan bencana,” tegasnya.
Ia turut mengajak kalau urusan bencana membutuhkan keterlibatan seluruh unsur masyarakat, bukan hanya BPBD. Prinsip tersebut menjadi dasar BPBD NTB untuk terus memperkuat sistem kebencanaan yang inklusif, humanis, dan menjangkau setiap kelompok tanpa terkecuali. (*)
