Penguatan UMKM dan Wisata Hiu Paus Jadi Langkah Desa Teluk Santong Mengentaskan Kemiskinan
Mataram (NTBSatu) – Desa Teluk Santong di Kecamatan Plampang, Sumbawa, terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM dan pemanfaatan potensi wisata bahari.
Pemerintah desa menempatkan dua sektor tersebut sebagai strategi utama untuk mengurangi kemiskinan ekstrem, yang masih membayangi sebagian warga.
Pemerintah desa memperkuat UMKM melalui pelatihan peningkatan kualitas produk. Pelaku usaha memperoleh bimbingan mengenai teknik pengemasan hingga cara memasarkan produk secara lebih efektif.
Pemerintah desa menggandeng berbagai mitra, termasuk Universitas Teknologi Sumbawa, Yayasan Bentang, dan WCS, agar pelaku UMKM memperoleh pendampingan komprehensif.
“Kami memberikan pelatihan kepada UMKM bagaimana cara mengemas produk termasuk pemasarannya. Kami bekerjasama dengan kampus seperti UTS maupun NGO atau LSM seperti yayasan bentang atau WCS,” ungkap Kepala Desa Teluk Santong, Masjude, S.H., C.I.M., kepada NTBSatu, Minggu, 16 November 2025.
Program ini membuka ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas, memperluas pasar, serta meningkatkan pendapatan keluarga.
Selain mendorong UMKM, pemerintah desa juga menyiapkan langkah pengembangan wisata hiu paus yang berada sangat dekat dengan Teluk Santong.
Akses menuju titik kemunculan hiu paus yang mudah menjadikan desa memiliki peluang besar sebagai destinasi unggulan di Teluk Saleh.
“Saat ini saya mencoba menggali SDA karena desa Teluk Santong bisa menjadi salah satu destinasi wisata di wilayah Teluk saleh karna akses menuju hiu paus itu sangat dekat,” tambahnya.
Wisata bahari ini berpotensi membuka banyak peluang usaha bagi masyarakat, seperti penyediaan transportasi wisata, jasa pemandu, kuliner, hingga kerajinan lokal.
Sektor ini mampu menciptakan perputaran ekonomi baru yang mendukung percepatan pengentasan kemiskinan di tingkat desa.
Namun, pemerintah desa menilai kedua sektor tersebut mampu menggerakkan ekonomi masyarakat apabila memperoleh dukungan permodalan dan pendampingan lanjutan dari berbagai pihak.
Penguatan UMKM dan wisata hiu paus menjadi langkah nyata Desa Teluk Santong untuk menciptakan ekonomi desa yang lebih kuat, mandiri, dan mampu mengatasi kemiskinan ekstrem secara bertahap.
Percepat Pembangunan
Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “Bangkit bersama menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga berfokus kepada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan, agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.
Program ini harapannya mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan layanan dasar di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun puskesmas. Pemerintah juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.
“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (*)
