Prioritas Desa Berdaya Mengentaskan Kemiskinan, Desa Motong Sumbawa Kembangkan Banyak Sektor
Mataram (NTBSatu) – Tahap pertama Program Desa Berdaya inisiasi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri, akan menyasar 40 desa di NTB.
Dari 40 desa tersebut, empat di antaranya ada di Kabupaten Sumbawa. Salah satunya Desa Motong, Kecamatan Utan.
Desa Berdaya merupakan salah satu program unggulan Iqbal-Dinda. Program ini menjadi prioritas dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025.
Program ini berfokus pada pengentasan kemiskinan di 1.166 desa yang ada di NTB. Hal ini sekaligus menjawab tiga isu prioritas Gubernur NTB. Salah satunya, pengentasan kemiskinan.
Desa Motong menjadi sasaran Desa Berdaya Transformatif, karena termasuk kategori desa dengan kemiskinan ekstrem.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) Provinsi NTB, Lalu Hamdi mengatakan, saat ini Pemprov NTB masih melakukan intervensi dan verifikasi terhadap sejumlah desa tersebut. Intervensi bersama dengan pendamping desa yang sudah ditetapkan beberapa waktu lalu.
Hasil verifikasi itu nantinya akan menjadi acuan Pemprov NTB, untuk mengintervensi apa yang menjadi kebutuhan desa agar terbebas dari kemiskinan ekstrem.
Potensi Desa Motong
Desa Motong di Kabupaten Sumbawa, memiliki beragam potensi ekonomi yang menjanjikan untuk dikembangkan. Mulai dari sektor pertanian, peternakan, hingga perikanan. Sektor-sektor ini diyakini bisa menekan angka kemiskinan jika dikelola dengan baik.
Kepala Desa Motong, Abdul Wahab menyebut, potensi ini terbentang dari hulu hingga hilir dan menjadi peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami memiliki kawasan hutan rakyat seluas kurang lebih 500 hektare. Masyarakat memanfaatkan lahan itu untuk budidaya tanaman jagung dan pengembangan ternak. Hanya saja, kendalanya masih pada infrastruktur jalan usaha tani yang belum memadai,” ujar Abdul Wahab, beberapa waktu lalu.
Selain hutan rakyat, Desa Motong juga memiliki lahan pertanian irigasi teknis seluas sekitar 200 hektare. Lahan tersebut mampu ditanami padi dan jagung dengan siklus tiga kali musim tanam dalam setahun. Potensi pertanian ini menjadi salah satu sektor andalan masyarakat desa.
Di sektor perikanan, masyarakat pesisir mengembangkan tambak udang yang memiliki prospek ekonomi tinggi. Namun, aktivitas budidaya tersebut masih terkendala pada ketersediaan alat pengemasan dan bahan es batangan sebagai pengawet hasil panen.
“Dari semua potensi yang ada, produk unggulan Desa Motong tetap pada hasil bumi. Selain itu, ibu-ibu rumah tangga juga aktif mengembangkan produk olahan makanan lokal, seperti manja real dan jagung Semarang,” jelasnya.
Abdul Wahab berharap, pemerintah daerah dapat memberikan dukungan infrastruktur dan fasilitas pendukung agar potensi besar Desa Motong bisa berkembang optimal.
Percepat Pembangunan
Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “Bangkit bersama menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga berfokus kepada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan, agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.
“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (*)
