Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten Bima, menetapkan status tanggap darurat bencana alam hidrometeorologi di wilayah Kabupaten Bima.
Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Bima Nomor: 188.45/370/07.04 Tahun 2025. Yang ditandatangani langsung Bupati Bima, Ady Mahyudi.
Ady Mahyudi, dalam SK tersebut menyampaikan, penetapan status tanggap darurat bencana ini sesuai hasil kajian situasi lapangan yang telah menunjukkan keadaan mengancam atau mengganggu kehidupan, dan penghidupan masyarakat di wilayah Kabupaten Bima pada umumnya.
“Penetapan status tanggap darurat bencana ini berlaku selama 14 hari. Terhitung sejak tanggal 8-21 November 2025,” bunyi SK tersebut.
Hujan deras yang mengguyur hampir keseluruhan wilayah Kabupaten Bima beberapa hari terakhir ini, mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah Kabupaten Bima dan sekitarnya.
Data sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, jumlah korban terdampak sudah ribuan jiwa. Termasuk sembilan rumah di Kecamatan Wawo rusak. Selain itu, infrastruktur seperti jembatan juga mengalami kerusakan.
Sebelumnya, di Kecamatan Sanggar, empat desa dilanda banjir yaitu Desa Boro, Kore, Sandue, dan Taloko. Air setinggi 30 hingga 80 sentimeter merendam lebih dari 300 rumah.
Setelah air surut, warga di empat desa itu kini bergotong royong membersihkan timbunan lumpur dan material banjir yang menutup jalan dan halaman rumah.
Sementara itu, di Kecamatan Wawo, angin kencang memporak-porandakan 9 rumah di Desa Pesa dan 6 rumah di Desa Maria. Satu tiang listrik bahkan roboh dan menimpa rumah warga, meski tidak menimbulkan korban jiwa.
BPBD: Tidak Ada Korban Jiwa
Wilayah lain yang juga terdampak adalah Kecamatan Bolo, Soromandi, dan Wera. Di Kecamatan Bolo, banjir merendam Desa Nggembe, Tumpu, dan Rada, menutup akses jalan provinsi lintas Sila–Donggo.
Sedangkan di Kecamatan Wera, derasnya arus air merusak tebing sungai di Desa Mandala dan Nangawera sepanjang lebih dari 200 meter.
“Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kami masih melakukan pendataan terhadap lahan pertanian, fasilitas umum, dan infrastruktur yang terdampak,” kata Tim Pusdalops BPBD Kabupaten Bima dalam laporan resminya, Senin malam, 10 November 2025. (*)
