DPRD Kota Mataram Pastikan Program Masyarakat Tetap Berjalan di Tengah Pemotongan TKD
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, tengah melakukan penyesuaian anggaran akibat pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar sekitar Rp370 miliar.
Meski sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bersiap menghadapi pengurangan alokasi anggaran, DPRD Kota Mataram menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga keberlanjutan program pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat.
Ketua DPRD Kota Mataram, Abdul Malik mengatakan, pihaknya bersama pemerintah kota saat ini fokus merumuskan langkah strategis agar program prioritas tetap berjalan.
Pembahasan mengenai potensi pengurangan dana Pokok-pokok Pikiran (Pokir) belum menjadi agenda utama. Sebab, dewan terlebih dahulu ingin memastikan efektivitas penyesuaian anggaran secara keseluruhan.
“Kita masih membahas langkah bersama dalam menghadapi penurunan TKD ini. Yang terpenting bagaimana program di masyarakat tetap berjalan. Optimalisasi anggaran dan perbaikan pos belanja menjadi fokus kami,” ujarnya.
Dorong Peningkatan PAD
DPRD mendorong Pemkot Mataram untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai salah satu langkah memperkuat ruang fiskal daerah. Menurut Malik, peningkatan PAD akan membantu menjaga stabilitas APBD dan mendukung prioritas pembangunan.
“Kalau sektor pendapatan bisa ditingkatkan, maka efisiensi belanja dapat dilakukan dengan lebih baik. Ini menjadi ruang bagi kita untuk tetap mengamankan program-program masyarakat,” jelasnya.
Ia menyebut, keputusan mengenai Pokir sepenuhnya akan melihat kondisi keuangan daerah. Jika memang situasinya terbatas, penyesuaian adalah langkah rasional dan terbuka untuk dibahas secara kolektif.
“Prinsipnya, Pokir harus tetap selaras dengan kemampuan APBD dan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Untuk merancang APBD yang lebih kuat ke depan, DPRD berencana melibatkan tim ahli dalam penyusunan skema pembiayaan tahun 2026.
Selain itu, koordinasi lintas kementerian seperti Kementerian PUPR dan Kementerian Pendidikan juga akan didorong guna memperoleh dukungan biaya pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendidikan.
Saat ini, Pemkot Mataram menerima alokasi APBD sekitar Rp900 miliar setelah adanya pemotongan TKD sebesar 18 persen dari perkiraan total Rp1,1 triliun.
Sementara itu, target PAD Kota Mataram tahun ini berada di kisaran Rp600 juta sebagai salah satu sumber penguatan fiskal daerah.
DPRD Kota Mataram berkomitmen, mendukung kebijakan pemerintah daerah yang berpihak pada pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan.
“Intinya, kita ingin memastikan kebutuhan masyarakat tetap terakomodasi. Pembahasan masih berjalan, dan semua keputusan diambil berdasarkan kemampuan dan prioritas daerah,” tutup Abdul Malik. (*)
