Mataram (NTBSatu) – Komisi III DPRD Kota Mataram memberikan catatan kritis terhadap kebijakan penanganan sampah “Tempah Dedoro”. Meski pada prinsipnya mendukung sebagai solusi pengurangan sampah, dewan mengingatkan agar program tersebut memiliki skema yang matang.
Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat menekankan, program ini tidak boleh hanya berhenti sebagai wacana tanpa keberlanjutan yang jelas. “Karena kita sering kali membuat program hanya sebatas wacana, “ucapnya kepada NTBSatu, Kamis, 29 Januari 2026.
Menurut Ismul, program “Tempah Dedoro” memiliki kemiripan dengan program LISAN (Lingkungan dengan Sampah Nihil) yang sebelumnya pernah mendapatkan apresiasi nasional. Namun, ia menggaris bawahi dua poin krusial yang harus pemerintah penuhi agar program ini sukses, yakni keberpihakan anggaran dan intensitas edukasi.
Ia menilai anggaran sosialisasi pada petugas operasional hingga masyarakat, sangat penting untuk menyukseskan program tersebut. “Harus ada keberpihakan anggaran untuk sosialisasi yang terus-menerus. Tidak hanya sesaat kepada operator roda tiga atau kepala lingkungan, tetapi langsung menyentuh kelompok masyarakat,” tegasnya.
Selain masalah anggaran, politisi PKS ini juga mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam mengelola hasil akhir dari program “Tempah Dedoro”. Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya fokus pada pembangunan fisik atau penyediaan tempat saja.
“Sampah ini kan bukan program satu atau dua tahun, tapi berkelanjutan. Pengelolaannya bagaimana jika nanti sudah penuh? apakah nanti hasilnya menjadi kompos, biogas, atau yang lainnya?” ujarnya.
Ia menyarankan adanya integrasi antar program pemerintah kota. Misalnya, menghubungkan hasil olahan sampah organik (kompos) dari “Tempah Dedoro” dengan program Gerakan Menanam Cabai di perkotaan.
Ismul juga menegaskan pentingnya payung hukum dan grand design yang lengkap agar masyarakat di tingkat lingkungan tidak bingung saat mengeksekusi program di lapangan. “Jangan sampai programnya bagus di atas, tetapi macet di bawah karena tidak ada dukungan anggaran yang memadai serta aturan yang menggerakkan kelompok agar tetap berkelanjutan (sustainable),” tegasnya.
