Sumbawa

Bupati Jarot Dorong Satlinmas Adaptif Terhadap Teknologi Informasi

Sumbawa Besar (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus mendorong penguatan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas SDM. Kegiatan ini berlangsung di Aula H. Madilaoe ADT, Kantor Bupati Sumbawa, Kamis, 9 Oktober 2025.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumbawa menjadi pelaksana kegiatan, sebagai tindak lanjut Surat Edaran Bupati tentang pengaktifan kembali peran Satlinmas di seluruh desa dan kelurahan.

Kepala Satpol PP Kabupaten Sumbawa, Abdul Haris, S.Sos., menyampaikan, 40 anggota Satlinmas dari desa-desa di Kecamatan Moyo Hulu mengikuti pelatihan. Selama satu hari, peserta menerima materi teknis, latihan baris-berbaris, serta mengikuti sesi diskusi dan tanya jawab.

“Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, komunikasi, sikap, dan perilaku anggota Satlinmas,” ujarnya.

Bimtek ini juga mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain PP No. 16 Tahun 2018, Permendagri No. 11 Tahun 2023, serta Perda Kabupaten Sumbawa No. 15 Tahun 2018 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Apresiasi Bupati Sumbawa

Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., secara langsung membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas dedikasi Satlinmas dalam berbagai kegiatan masyarakat.

“Ada bencana, Satlinmas selalu paling depan. Saat Pemilu, mereka ikut mengawal. Kegiatan sosial keagamaan pun mereka terlibat,” katanya.

Bupati Jarot menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan kemampuan Satlinmas mengikuti perkembangan zaman, khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi.

“Informasi kini bergerak sangat cepat. Situasi sosial pun bisa berubah setiap saat. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, dan Satlinmas harus mampu menyesuaikan diri. Adaptif terhadap teknologi itu penting,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan seluruh kepala desa, agar memastikan setiap anggota Satlinmas memiliki SK resmi dan dukungan anggaran operasional melalui APBDes.

“Jangan sampai ada yang belum punya SK. Semua harus tertata, termasuk pelatihan dan dukungan biaya operasional,” tambahnya.

Ia mengajak peserta mengikuti pelatihan secara aktif agar manfaat kegiatan bisa langsung dirasakan.

“Serap ilmu dari narasumber. Kalau ada hal yang belum dipahami, tanyakan. Berbagi pengalaman di lapangan juga penting,” tutupnya. (*)

Berita Terkait

Back to top button