Mataram (NTBSatu) – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB mengaku kecewa atas kericuhan yang terjadi usai final bola voli putra Porprov XII NTB 2026, Sabtu malam, 18 Juli 2026.
Kericuhan terjadi antara Kontingen Lombok Barat dan Kontingen Dompu. Meski insiden tersebut akhirnya bisa selesai dengan kemenangan jatuh ke Lombok Barat, namun KONI menyebut kejadian serupa harusnya tak terjadi.
Ketua KONI NTB, Mori Hanafi menegaskan, dinamika antarsuporter merupakan hal yang wajar dalam pertandingan olahraga. Namun, menurutnya, tindakan kekerasan tidak ada toleransi.
“Kalau saling mendukung atau saling ejek sedikit, itu masih biasa dalam pertandingan,” ujarnya kepada NTBSatu, Minggu, 19 Juli 2026.
Ia menegaskan, batas sportivitas berakhir ketika pertandingan berubah menjadi aksi fisik. “Kalau sudah ada pemukulan atau lempar bangku hingga mengenai orang, itu tidak bisa kita benarkan,” tegasnya.
Mori menyayangkan insiden tersebut karena mencederai semangat sportivitas yang menjadi ruh penyelenggaraan Porprov. “Sportivitasnya sudah tidak ada. Itu yang tidak kita harapkan,” katanya.
Menurutnya, panitia cabang olahraga seharusnya mampu membaca potensi kericuhan sejak awal pertandingan. Ia meminta panitia segera memberikan peringatan apabila melihat indikasi ketegangan antarsuporter maupun antarpemain.
“Kalau ada indikasi seperti itu, sejak awal harus dihimbau,” ujarnya.
Mori juga meminta para suporter menahan diri agar tidak merusak citra pesta olahraga terbesar di NTB tersebut. “Kasihan. Orang sudah susah menyelenggarakan pertandingan dengan baik,” katanya.
Ia menilai, satu insiden kericuhan dapat menghapus kesan positif dari keseluruhan penyelenggaraan Porprov. “Orang akhirnya melihat yang jelek, bukan prestasinya. Semua rusak karena ulah segelintir orang,” ujarnya.
Protes Harus Lewat Mekanisme
Terpisah, Wakil Ketua Bidang Organisasi KONI NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin, mengingatkan setiap keberatan dalam pertandingan memiliki mekanisme resmi. Menurut perempuan yang sapaan akrabnya Eny itu, protes tidak boleh melalui keributan di arena pertandingan.
“Protes itu boleh kalau merasa dirugikan. Tetapi ada mekanisme dan aturannya,” katanya.
Ia menjelaskan, keberatan harus lebih dulu kontingen ajukan kepada technical delegate di lokasi pertandingan. Apabila tidak selesai, persoalan dapat kontingan bawa ke KONI melalui tim arbitrase.
“Tidak bisa dibiarkan secara liar. Ribut-ribut justru membuat suasana semakin kacau,” ujarnya.
Eny menilai, sebagian besar konflik muncul karena masih banyak pengurus cabang olahraga belum memahami Technical Handbook (THB). Padahal, seluruh aturan pertandingan telah ada dalam dokumen tersebut sejak sebelum Porprov berlangsung.
“Kalau THB mereka pelajari bersama sejak awal, benturan di lapangan bisa minim,” katanya.
Ia mengungkapkan, beberapa cabang olahraga justru berlangsung tanpa konflik karena seluruh kabupaten dan kota membahas THB secara rinci sebelum pertandingan mulai.
Menurut Eny, pemahaman terhadap aturan menjadi kunci agar persaingan tetap berlangsung secara sportif tanpa memicu kericuhan di arena pertandingan. (*)
