Mataram (NTBSatu) – Meski memiliki jumlah juru parkir (jukir) yang cukup besar dan wilayah yang luas, Kecamatan Ampenan justru mencatatkan kebocoran retribusi parkir tertinggi di Kota Mataram hingga pertengahan tahun 2025.
Data UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Mataram, hingga Juni 2025, Cakranegara penyumbang retribusi parkir tertinggi. Dengan total capaian Rp1.671.824.039.
Sebaliknya, Ampenan berada di posisi terbawah dengan capaian hanya Rp487.033.870, kalah dari kecamatan lain. Sekarbela menyumbang Rp489.456.093, meski memiliki jumlah jukir lebih sedikit.
“Ampenan memang yang paling rendah dari semua kecamatan, padahal jumlah jukirnya 110 orang, lebih banyak dari Sekarbela yang hanya punya 80 jukir,” ujar Kepala UPTD Parkir Kota Mataram, Lalu Muhammad Sopandi, Jumat, 4 Juli 2025.
Sopandi menyoroti, kondisi ini menunjukkan indikasi tingginya potensi kebocoran retribusi parkir di Ampenan. Mengingat perbedaan mencolok antara jumlah jukir dan setoran yang masuk.
Sebagai perbandingan, Kecamatan Cakranegara dengan 288 jukir menyumbang lebih dari Rp1,6 miliar melalui sistem parkir, sebagian besar di antaranya berasal dari pembayaran non-tunai sebesar Rp1.669.074.039, dan hanya Rp2.750.000 yang berasal dari pembayaran tunai.
“Kalau satu kecamatan memiliki banyak titik parkir, tapi realisasinya rendah, maka besar kemungkinan ada kebocoran di lapangan,” tegas Sopandi. Data historis pada 2024 juga memperkuat tren ini.
Saat itu, Cakranegara mencatat setoran retribusi tertinggi dengan Rp3,3 miliar. Sementara Ampenan dan Sekarbela terpaut tipis, namun tetap menempatkan Ampenan sebagai kecamatan dengan kebocoran tertinggi secara proporsional.
Pembinaan Korlap Jukir
Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin, menegaskan pihaknya terus mendorong digitalisasi dan pengawasan ketat untuk meminimalkan kebocoran.
Harapannya, sistem pembayaran parkir non-tunai menjadi solusi agar setoran lebih akurat dan transparan.
“Kami terus melakukan pembinaan dan pengawasan melalui korlap jukir. Digitalisasi pembayaran jadi prioritas kami,” kata Zulkarwin.
Dinas Perhubungan juga menegaskan pentingnya evaluasi dan penataan ulang titik-titik parkir, terutama di wilayah-wilayah yang rawan kebocoran seperti Kecamatan Ampenan.
Agar potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir dapat dioptimalkan. (*)
