Jakarta (NTBSatu) – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh pada tanggal 19 hingga 20 Juni 2025.
Ia disambut Asisten III Sekda Aceh, mewakili Gubernur Provinsi Aceh Muzakir Manaf, di kantor Gubernur Banda Aceh.
Dalam kesempatan itu, Fahri meninjau lokasi perumahan korban gempa dan tsunami 2004, seperti Perumahan Buddha Tzu Chi (500 unit tipe 21). Perumahan bantuan negara sahabat, yaitu Turki (500 unit tipe 45), Rumah Layak Huni. Serta, pembangunan Rumah Susun Yayasan Darul Quran Aceh Besar.
Lebih lanjut, Fahri Hamzah memuji Aceh sebagai daerah dengan pengalaman rekonstruksi perumahan terbesar di dunia pasca tsunami. Dengan total 140.000 unit rumah.
Sebagai perbandingan, kata Fahri, Jepang hanya membangun 90.000 unit setelah bom Hiroshima dan Nagasaki.
“Aceh punya pengalaman luar biasa yang bisa menjadi pelajaran nasional dalam menata kota di masa depan. Jangan biarkan kota tumbuh tanpa arah. Tata ruang dan desain kawasan harus disiapkan sejak awal,” ujarnya.
Untuk alokasi bantuan ke Aceh, Fahri menjelaskan dua mekanisme. Yakni, daftar antrean berdasarkan prioritas dan identifikasi data desil dengan fokus pada masyarakat berpenghasilan terendah.
Ia memperkirakan sekitar 600.000 rumah di Aceh masih perlu dibantu, namun pemerintah memprioritaskan desil terbawah. Fahri juga menegaskan komitmen pemerintah menghapus kemiskinan ekstrem pada 2026
“Kami datang untuk memastikan rumah-rumah yang dibangun tetap layak huni, dan kawasan sekitarnya tertata dengan baik,” tutup Fahri.
Soroti Masalah Sanitasi di RTLH
Di saat yang sama, ia juga menyoroti masalah sanitasi di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai isu utama yang berdampak pada kesehatan, dengan sekitar 3 juta keluarga desil 1 membutuhkan perhatian.
“Pemerintah mendorong pengembangan hunian vertikal sebagai solusi keterbatasan lahan di perkotaan, mengintegrasikan rumah susun dengan renovasi kawasan secara menyeluruh. Skema FLPP difokuskan pada rumah vertikal, dengan desain lantai dasar multifungsi untuk tahan gempa dan usaha warga,” terangnya.
Fahri juga mengingatkan, perlunya pengendalian harga tanah dan pengelolaan kawasan oleh pemerintah, bukan swasta. Serta mendorong kerja sama dengan asosiasi perumahan, seperti REI atau asosiasi perumahan lainnya.
Pemerintah Pusat siap mengalokasikan dana BSPS, untuk renovasi dua juta rumah setiap tahun di kawasan pesisir dan perdesaan. Hal tersebut sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrem sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Setiap warga Indonesia harus memiliki rumah yang layak,” tegas Wamen Fahri Hamzah.
Sebagai informasi, dalam kunjungan dua hari itu, Wamen Fahri didampingi sejumlah pejabat Kementerian PKP dan menerima paparan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh, serta Kepala Daerah yaitu Bupati se-Provinsi Aceh. (*)
