Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Pusat resmi memberikan lampu hijau, bagi pemerintah daerah untuk kembali menggelar kegiatan di hotel dan restoran.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyampaikan kebijakan ini saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Provinsi NTB di Mataram, Rabu, 4 Juni 2025.
Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana menyambut positif kebiajakn tersebut. Ia menilai pelonggaran aturan ini menjadi momentum penting untuk menggairahkan kembali ekonomi daerah, khususnya melalui sektor MICE yang selama ini menjadi tulang punggung perhotelan di Kota Mataram.
“Kita sambut baik kebijakan ini. Saya optimistis, dengan kegiatan pemerintah yang kembali diperbolehkan di hotel, sektor perhotelan dan kegiatan MICE akan bergerak lagi. Ini akan berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat,” ujarnya usai menghadiri rapat di DPRD Kota Mataram, Rabu, 18 Juni 2025.
Mohan menambahkan, selama pembatasan, banyak agenda pemerintah batal, sehingga membuat industri perhotelan terpuruk. Ia berharap pelonggaran ini tidak hanya menjadi kebijakan di atas kertas, tetapi juga terealisasi dalam bentuk kegiatan konkret di lapangan.
Pelaku industri perhotelan juga merasakan sinyal positif ini. Sekretaris Asosiasi Hotel Mataram (AHM), Rega Fajar Firdaus mengatakan, awal tahun 2025 menjadi periode yang berat. Banyak hotel mencatatkan kerugian karena rendahnya okupansi dan minimnya kegiatan.
“Pendapatan sejumlah hotel anjlok hingga minus. Banyak manajemen terpaksa melakukan rasionalisasi tenaga kerja, terutama bagi daily worker yang tidak punya penghasilan tetap,” kata Rega.
Ia menyebut, okupansi hotel di Kota Mataram turun drastis hingga hanya mencapai 40 persen. Rega menegaskan, Kota Mataram sangat bergantung pada kegiatan MICE, yang selama ini menjadi penyumbang utama pendapatan industri hotel.
“Kami harap setelah ini kegiatan-kegiatan mulai kembali digelar. Kebijakan ini bisa jadi titik balik bagi industri kami untuk bangkit,” tandasnya. (*)
