Mataram (NTBSatu) – Sejumlah proyek pemerintah yang belum juga direalisasikan sejak awal tahun 2025, menjadi pukulan telak bagi para pekerja harian. Khususnya, kuli bangunan di Kota Mataram dan sekitarnya.
Efisiensi anggaran Pemerintah Pusat dan daerah membuat proyek fisik banyak tertunda, berdampak langsung terhadap sektor lapangan kerja informal.
Warga Tanjung Karang, Saleh (38), yang biasa mengais rezeki dari proyek-proyek konstruksi, kini mengaku tidak lagi mendapat pekerjaan tetap.
“Biasanya selalu ada pekerjaan bangunan, walau hanya proyek kecil pemerintah. Tapi sekarang paling satu dua pekerjaan renovasi rumah,” katanya, Selasa, 17 Juni 2025.
Tak sedikit proyek yang sebelumnya telah diumumkan atau disetujui, akhirnya dihentikan sementara atau belum mulai sama sekali. Hal itu dugaannya imbas langsung dari penyesuaian belanja pemerintah.
Senada dengan Saleh, Murdan (28), tukang bangunan asal Lombok Tengah, adalah salah satu yang terkena imbas.
Ia mengaku, menganggur lebih dari tiga bulan sebelum akhirnya mendapat pekerjaan renovasi kantor milik Pemkot Mataram. Namun, pekerjaan itu pun bersifat sementara dan tidak rutin.
“Saya sekarang ikut kerja renovasi kantor pemerintah. Upahnya Rp80.000 sampai Rp100.000 per hari, dan itu pun kadang tidak setiap hari dipanggil,” ujarnya.
Kondisi serupa juga dialami Eka (32), kuli bangunan di wilayah Pagesangan. “Dulu selalu ada proyek rumah atau ruko. Sekarang nggak ada sama sekali. Dalam sebulan ini paling kerja lima hari,” katanya.
Ia juga menyebut, banyak rekan seprofesinya terpaksa pulang kampung karena tidak sanggup bertahan di kota.
Minta Pemerintah Akselerasi Proyek
Pengamat Ekonomi dari Universitas Mataram, Dr. Firmansyah menilai, lambannya pergerakan proyek pemerintah sangat memengaruhi dinamika ekonomi masyarakat kelas bawah.
“Para pekerja informal, terutama yang bergantung pada proyek fisik, jadi kelompok yang paling terdampak. Pemerintah perlu mengimbangi efisiensi anggaran ini dengan percepatan proyek padat karya atau program ekonomi lokal lainnya,” jelasnya.
Ia menegaskan, jika proyek tidak segera jalan, tekanan ekonomi akan terus meningkat dan memperparah pelemahan daya beli di tingkat akar rumput. (*)
