Jakarta (NTBSatu) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka blokir anggaran 99 Kementerian/Lembaga (K/L) senilai Rp86,6 triliun.
Pembukaan blokir anggaran ini agar para instansi tersebut bisa menjalankan program prioritas pemerintah. Di mana sebelumnya, Presiden Prabowo sudah menetapkan program prioritas tersebut.
Secara rinci, pembukaan blokir anggaran sebesar Rp86,6 triliun ini terdiri dari 23 K/L baru senilai Rp33,1 triliun dan 76 K/L lama senilai Rp53,49 triliun.
“Ini totalnya Rp86,6 triliun,” ujar Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KiTa, mengutip Jumat, 2 Mei 2025.
Menurut Suahasil, pembukaan blokir ini atas restu Presiden Prabowo setelah Menteri Keuangan, Sri Mulyani memintanya, pada 7 Maret 2025 lalu.
“Pembukaan blokir supaya belanja K/L lebih tajam, lebih re-prioritas, sesuai dengan prioritas pemerintah,” ujarnya.
Namun, Suahasil menekankan bahwa Presiden Prabowo tidak semuanya membuka blokir anggaran tersebut. Sebab, melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 mengatur tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD, total dana K/L yang ditahan sebesar Rp256,1 triliun.
Meski tidak semuanya, tapi Suahasil menyebutkan kebijakan ini membuat belanja K/L meningkat.
Per akhir Maret 2025 tercatat naik tajam menjadi Rp196,1 triliun daripada Januari sebesar Rp24,4 triliun dan Februari terealisasi Rp83,6 triliun.
Sebagai informasi, Kementerian Keuangan mencatat total belanja K/L baru atau kementerian hasil restrukturisasi pada Februari mencapai Rp5,2 triliun.
Pada Maret naik menjadi Rp24,7 triliun. Sedangkan belanja K/L lain pada Februari baru Rp22,8 triliun, Seletah buka blokir, pada Maret mencapai Rp171,3 triliun. (*)
