Mataram (NTBSatu) – Pembangunan Kantor Baru Wali Kota Mataram di Jalan Gajah Mada, Jempong, Kecamatan Sekarbela, menjadi salah satu proyek strategis yang memprioritaskan pemberdayaan tenaga kerja lokal.
Pemerintah Kota Mataram menargetkan 85 persen tenaga kerja yang terlibat berasal dari NTB, khususnya Pulau Lombok.
Hal ini guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, sekaligus memperkuat kapasitas tenaga kerja di sektor konstruksi dan jasa terkait. Sehingga, menjadikan proyek ini sebagai tolok ukur pemberdayaan sumber daya daerah yang efektif dan berkelanjutan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Lale Widiahning menyampaikan, pembangunan tahap pertama proyek ini menggunakan anggaran APBD sebesar Rp60 miliar.
Rinciannya, sekitar Rp58 miliar untuk pekerjaan fisik, sementara Rp1,8 miliar konsultasi pengawasan.
“Pengerjaan tahap pertama ini diperkirakan berlangsung selama tujuh bulan. Pembangunan fisik mulai setelah kontrak resmi dengan pemenang tender pada 7 Mei kemarin. Target selesai pada 31 Desember 2025,” jelas Lale, Selasa, 20 Mei 2025.
Pembangunan tahap pertama dilaksanakan oleh PT DIU, perusahaan lokal yang turut berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja daerah.
Lale menjelaskan, tenaga kerja yang diserap diperkirakan mencapai ratusan orang. Sebanyak 85 persen di antaranya merupakan tenaga kerja lokal dari NTB.
Namun, saat ini jumlah pekerja di lapangan memang masih terbatas. Sebab, pembangunan masih berada pada tahap pemancangan yang lebih mengandalkan alat berat.
“Kalau proyek masuk tahap pengecoran fondasi dan pembangunan struktur, tenaga kerja akan meningkat signifikan. Dapat mencapai ratusan orang,” terangnya.
Gunakan Material Dalam Negeri
Selain itu, sekitar 75 persen material dalam pembangunan kantor wali kota ini berasal dari sumber lokal dan dalam negeri. Termasuk memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
“Penggunaan material lokal ini tidak hanya memudahkan akses dan menekan biaya transportasi, tetapi juga sekaligus mendukung pertumbuhan industri dalam negeri. Material yang kami manfaatkan antara lain batu bata, kayu, beton, semen, besi. Serta, material alami seperti batu alam dan bambu dari pengusaha lokal,” jelas Lale.
Ruang lingkup pembangunan Kantor Baru Wali Kota Mataram ini seluas 3,5 hektare. Dengan mengusung konsep arsitektur modern yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal Mataram, serta prinsip ramah lingkungan.
Selain menonjolkan ketangguhan terhadap bencana, desain bangunan juga mengedepankan inklusivitas bagi seluruh masyarakat.
Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana telah meletakkan batu pertama proyek ini pada 30 April 2025. Ia menegaskan pentingnya kantor baru ini tidak hanya megah, tetapi juga fungsional dan mencerminkan identitas budaya kota.
“Ini bukan sekadar bangunan, melainkan simbol kemajuan dan keberlanjutan yang kita bangun bersama,” ujar Mohan.
Total anggaran proyek pembangunan kantor wali kota baru ini diperkirakan mencapai Rp250 miliar dan direncanakan rampung secara keseluruhan pada tahun 2027. (*)
