Progres Kantor Wali Kota Mataram: MK Masuk Tahap Lelang, Proyek Fisik Segera Tancap Gas
Mataram (NTBSatu) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, tengah bersiap melanjutkan pembangunan tahap kedua kompleks Kantor Wali Kota. Proyek strategis ini direncanakan akan dilelang sekaligus untuk masa pengerjaan tiga tahun (multiyears).
Pada tahap awal (2025), pembangunan Kantor Wali Kota Mataram terlaksana dengan anggaran Rp58 miliar untuk penyelesaian bangunan utama. Selanjutnya, dengan skema multiyears dengan alokasi anggaran per tahun adalah Rp60 miliar (2026), Rp70 miliar (2027), dan Rp70 miliar (2028).
Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning mengungkapkan, fokus pembangunan tahap kedua ini meliputi pembangunan sayap kiri, sayap kanan, hingga bagian belakang gedung. Selain struktur bangunan, penataan lanskap seperti taman dan pagar halaman juga menjadi satu kesatuan dalam proyek pelengkap ini.
Lale menjelaskan, saat ini pihaknya sedang dalam tahap persiapan lelang Manajemen Konstruksi (MK) sebelum masuk ke lelang fisik bangunan.
“Kami sedang berproses untuk persiapan lelang manajemen konstruksinya dulu. Setelah MK bekerja untuk mempersiapkan dokumen lelang konstruksi, baru kita akan tancap gas untuk pembangunan fisiknya,” ujar Lale, Selasa, 6 Januari 2026.
Target Lelang Januari 2026
Targetnya, lelang MK harapannya dapat terlaksana pada akhir Januari ini. Sebelumnya, dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) telah melalui proses reviu oleh Inspektorat. Saat ini, pihak PUPR sedang melakukan perbaikan atau koreksi sesuai arahan tersebut sebelum resmi dilelang.
Sementara itu, untuk pengerjaan bangunan utama pada tahap pertama, Lale memastikan kondisi fisik bangunan sudah rampung 100 persen dan siap untuk pemerintah tempati. Fasilitas dasar seperti instalasi listrik dan air telah tersedia sepenuhnya.
Gedung tersebut memiliki kapasitas yang cukup luas, mampu menampung sekitar 200 personel. Setara dengan kapasitas satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) besar, seperti Dinas PUPR.
“Secara fisik bangunan sudah siap 100 persen. Terkait siapa yang akan menempati duluan, kami menunggu keputusan dari Pak Sekda,” jelasnya.
Lale berharap, gedung tersebut dapat segera beroperasi agar suasana kantor menjadi lebih hidup. Meski, proses pembangunan tahap selanjutnya masih berjalan di area sekitar.
“Pihak Dinas PUPR juga tengah mengkaji kesiapan furnitur untuk menunjang operasional kantor baru tersebut. Apakah akan menggunakan furnitur yang sudah ada di OPD saat ini, atau dilakukan pengadaan baru sesuai kebutuhan,” tambah Lale. (*)
