Mataram (NTBSatu) – Mantan Bupati Lombok Timur dua periode, Ali Bin Dachlan (Ali BD), menilai pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) akan membawa keuntungan besar bagi pemerintah.
Melalui unggahan di akun Facebook-nya, Ali BD menyatakan, pemisahan Pulau Sumbawa dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan memudahkan pemerintah pusat dalam hal koordinasi dan percepatan pembangunan.
“Pemerintah Indonesia akan lebih mudah dalam segi koordinasi jika Sumbawa menjadi sebuah provinsi yang berdiri sendiri,” tulis Ali BD, mengutip dari akun Facebook pribadinya, Jumat, 16 Mei 2025.
Ali BD juga menyampaikan dukungannya terhadap masyarakat Sumbawa yang terus menyuarakan aspirasi agar Pulau Sumbawa berdiri sebagai provinsi sendiri.
“Indonesia negara kepulauan, tepat sekali jika provinsi diperbanyak untuk mempercepat pengembangan sumber daya alam yang terdapat di berbagai wilayah di Indonesia. Selamat untuk masyarakat Pulau Sumbawa,” tutupnya.
Ia juga mengingatkan publik agar tidak merendahkan aksi masyarakat, termasuk boikot Pelabuhan Poto Tano, yang bertujuan menarik perhatian pemerintah pusat.
Aksi KP4S Desak Pembentukan PPS
Sebelumnya, Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) menggelar aksi unjuk rasa sejak 15 Mei 2025. Massa memadati kawasan Pelabuhan Poto Tano, Sumbawa Barat, hingga 19 Mei 2025.
Pantauan NTBSatu melalui akun TikTok @ArtkiTV menunjukkan massa mulai berkumpul dan memblokade ruas jalan di sekitar pelabuhan. Ratusan personel kepolisian juga terlihat siaga mengamankan jalannya demonstrasi.
Tidak hanya di Pelabuhan Poto Tano, aksi juga berlangsung di Kantor DPRD NTB dan Kantor Gubernur NTB. Puluhan demonstran menuntut pencabutan moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang selama ini menghambat realisasi Provinsi Pulau Sumbawa.
Desakan Berdasarkan Kajian Akademis
Koordinator Lapangan KP4S, Aris Munandar menegaskan, desakan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa telah melalui kajian akademis yang mendalam. Ia menyoroti ketimpangan pembangunan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
“Ketimpangan ini merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Karena itu, pemekaran menjadi solusi yang adil bagi masyarakat Sumbawa,” ujar Aris.
Aris juga mendesak pemerintah pusat segera menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah tentang penataan daerah dan desain besar penataan daerah. Selain itu, KP4S menuntut DPR RI dan Presiden Prabowo Subianto segera menyusun undang-undang tentang DOB Provinsi Pulau Sumbawa.
Dukungan Terus Mengalir
Ali BD menjadi tokoh publik terbaru yang secara terbuka mendukung pembentukan Provinsi Sumbawa. Dukungan ini memperkuat legitimasi gerakan rakyat dan mempertegas urgensi pemerintah pusat untuk segera merespons aspirasi masyarakat. (*)
