Mataram (NTBSatu) – Pemprov NTB menyatakan dukungan terkait rencana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi, gagasan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa ini bukanlah hal baru. Berdasarkan catatan, wacana ini telah dimulai sejak tahun 2000 lalu. Namun, terkendala regulasi pusat terkait moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB).
“Kita bagian integral dari NKRI, jadi kita mengikuti (kebijakannya). Nanti kalau ada tanda-tanda akan dibukanya keran kebijakan, kita bergegas konsolidasi,” kata Gita, saat menerima audiensi puluhan pemuda dari Pulau Sumbawa menuntut terbentuknya PPS, Kamis, 15 Mei 2025 di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB.
Eks Penjabat (Pj.) Gubernur NTB ini meyakinkan, pihaknya akan terus melakukan konsolidasi dengan Pemerintah Pusat terkait percepatan pembentukan PPS. Termasuk siap membantu jika ke depannya terdapat persyaratan-persyaratan tambahan dalam pembentukan provinsi baru ini.
“Apa yang menjadi persyaratan kita penuhi,” ujar Gita.
Gita menekankan, selain mengandalkan kekuatan Pemprov, elemen lain di daerah harus membentuk jaringan nasional bersama provinsi lainnya di Indonesia. Agar, bersama-sama meminta pencabutan moratorium DOB tersebut.
“Teman-teman harus membentuk jaringan nasional juga, supaya sama-sama mendesak agar segera terbentuk kebijakan perubahan moratorium itu,” ungkap Mantan Kepala Dinas PMPTSP Provinsi NTB ini.
Kemudian Gita menerangkan, berpisahnya Pulau Sumbawa dari Provinsi NTB tidak akan berdampak buruk bagi keberadaan Pulau Lombok. Termasuk pada aspek pertumbuhan ekonomi. Karena hadirnya dua provinsi yang berdekatan ini, bakal saling bekerja sama dalam menyejahterakan masyarakat.
Sebagaimana diketahui, penyumbang ekonomi terbesar di NTB adalah sektor pertambangan dan penggalian, dengan kontribusi yang mencapai 20 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Mayoritas keberadaan tambang di NTB berada di Pulau Sumbawa.
“Siapa tahu nanti Pulau Sumbawa jadi Brunei Darussalam mengandalkan hasil alam dan Pulau Lombok jadi Singapura hidup dengan sektor jasa. Jadi, begitu Pulau Sumbawa berkembang yang banyak menikmati temen-temen saudaranya dari Lombok,” jelas Gita.
Aksi Desak Percepatan Pembentukan PPS
Sebagai informasi, Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) menggelar aksi unjuk rasa menuntut percepatan pembentukan PPS.
Informasinya, aksi demonstrasi ini berlangsung mulai hari ini tanggal 15 hingga 19 Mei 2025 di Pelabuhan Poto Tano, Sumbawa Barat.
Selain di Pelabuhan Poto Tano, aksi demonstrasi oleh KP4S ini juga berlangsung di Kantor DPRD dan Gubernur NTB.
Di Kantor DPRD NTB, puluhan massa aksi mendesak, agar pemerintah mencabut moratorium (penghentian sementara) pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).
Koordinator Lapangan, Aris Munandar menyampaikan, aksi desakan pembentukan PPS ini sudah berdasarkan kajian akademis.
Salah satu alasan mendasar yang mendorong urgensinya pemekaran PPS ini, adalah adanya disparitas pembangunan yang signifikan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
“Ketimpangan ini merupakan fakta yang tidak terbantahkan,” tegas Aris.
Selain menuntut mencabut moratorium, KP4S juga mendesak pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan perancangan hingga pengesahan peraturan pemerintah tentang penataan daerah dan peraturan pemerintah tentang desain besar penataan daerah.
“Juga mendesak DPR RI dan Presiden Prabowo Subianto untuk segera merancang Undang-undang tentang Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa,” ujar Aris. (*)
