Mataram (NTBSatu) – Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mataram, H. Muhtar menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Khususnya yang berkaitan dengan sektor retribusi.
Ia menegaskan pentingnya transparansi dan komunikasi terbuka antara OPD dan DPRD.
“Kalau memang ada rencana penurunan target, harusnya ada pemberitahuan resmi ke DPRD. Target itu kan disusun sejak awal dengan kalkulasi yang sudah diperhitungkan,” tegas Muhtar, Selasa, 6 Mei 2025.
Ia juga mengungkapkan bahwa, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram telah menekankan pentingnya tanggung jawab dari setiap OPD dalam mencapai target PAD.
Namun karena Sekda saat ini tengah menjalankan ibadah haji, tanggung jawab evaluasi sementara oleh pejabat pengganti.
“Beliau seharusnya bisa mengevaluasi penyebab penurunan target PAD masing-masing OPD secara objektif,” tambah Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram ini.
Muhtar juga menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga. “Harus ada koordinasi yang lebih jelas dan intens. Jangan sampai komunikasi yang minim justru mengganggu capaian PAD,” ujarnya.
Dalam waktu dekat, Komisi II DPRD Kota Mataram akan menggelar rapat kerja lanjutan bersama Badan Keuangan Daerah (BKD) guna membahas evaluasi realisasi PAD menjelang pembahasan APBD Perubahan. Mengingat capaian PAD sangat menentukan kemampuan fiskal daerah.
Sejumlah OPD Ajukan Penurunan Target PAD
Sebelumnya, Sekda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, sempat mengungkapkan kekesalannya terhadap sejumlah pimpinan OPD yang mengajukan penurunan target PAD.
Ia bahkan meminta agar para kepala OPD yang tidak sanggup memenuhi target, menandatangani surat pernyataan ketidakmampuan.
“Kalau memang tidak mampu capai target, ya silakan tanda tangan surat pernyataan. Itu akan jadi bahan evaluasi kami,” tegas Sekda pada Jumat, 2 Mei 2025.
Alwan menjelaskan, PAD dan Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dua pilar utama keuangan daerah. Oleh karena itu, Pemkot Mataram tengah berupaya maksimal meningkatkan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi.
“Kita sedang berusaha menggenjot PAD. Ini bagian dari tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Adapun target PAD Kota Mataram tahun 2025 sebesar Rp608 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp291 miliar berasal dari pajak dan lebih dari Rp300 miliar dari retribusi daerah.
Sekda mengakui masih ada tantangan yang OPD hadapi dalam mencapai target tersebut, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung. Namun, pemerintah berkomitmen untuk menutupi kekurangan tersebut, termasuk melalui penambahan pegawai dari CPNS maupun PPPK.
“Kalau ada kekurangan SDM, kita bisa lakukan redistribusi pegawai dari unit lain untuk memperkuat OPD yang lemah,” tambahnya.
Sebagai informasi, realisasi PAD Kota Mataram hingga triwulan I 2025 mencapai Rp134 miliar lebih atau sekitar 114 persen dari target triwulan. Capaian ini dianggap sangat positif, dengan kontribusi dari pajak sebesar Rp67 miliar dan retribusi Rp67,1 miliar. (*)
