Mataram (NTBSatu) – Langkah Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal merampingkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera terealisasi. Langkah ini merupakan bagian dari penerapan kebijakan efisiensi anggaran.
Saat ini, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perampingan OPD tersebut sedang dibahas di DPRD NTB.
Dalam Raperda tersebut, sejumlah OPD lingkup Pemprov NTB akan dihilangkan dan digabung. Demikian sejumlah posisi jabatan struktural juga terancam hilang.
Sejumlah OPD yang mengalami penggabungan di antaranya, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian, dan Dinas Perdagangan. Ketiganya menjadi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoprindag).
Juga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pemuda dan Olahraga menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga. Serta, beberapa OPD lainnya.
Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTB, Nursalim mengatakan, sebagaimana tujuan awal perampingan OPD yaitu penghematan atau efisiensi anggaran.
Karenanya, imbas perampingan ini, ke depan Pemprov NTB akan menghemat anggaran sekitar Rp200 miliar per tahun. Angka ini merupakan estimasi, mengacu pada jumlah jabatan struktural eselon II dan III yang terancam hilang.
“Menurut perhitungan kasar kami penghematan ini mencapai sekitar Rp200 milliar per tahun,” kata Nursalim, Rabu, 23 April 2025.
Pos anggaran yang bisa dihemat dari perampingan OPD ini meliputi anggaran belanja pegawai. Seperti tunjungan jabatan, tunjangan operasional, termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“TPP Kepala OPD itu berkisar antara Rp20 juta sampai Rp25 juta per bulan,” ucap Nursalim.
Kemudian yang paling besar adalah penghematan di biaya operasional. Seperti operasional kantor yang melekat di jabatan eselon II dan III.
Selanjutnya, penghematan pada penggunaan fasilitas kantor. Seperti biaya pemeliharaan, penghematan sarana dan prasaranan pendukungnya. Lalu, penggunaan air, listrik, dan pemeliharaan kantor menjadi tanggung jawab OPD yang bersangkutan. Termasuk, pemeliharaan kendaraan.
“Sekali lagi jumlah itu hanya estimasi. Untuk riilnya memang belum kita fikskan berapa anggaran yang dihemat, karena perlu disandingkan datanya. Tapi ini hanya estimasi. Sesuai sambutan Pak Gubernur kita akan menekan gaji pegawai itu secara bertahap,” jelas Nursalim.
Anggaran untuk Program Prioritas
Anggaran dari penghematan ini, tegas Nursalim, akan untuk program prioritas lainnya. Seperti ketahanan pangan, pertanian, dan sebagainya.
“Maka programnya kita tarik dulu nanti kita alokasikan lagi berdasarkan prioritas. Itu bentuk penghematan. Tetapi riilnya harus dihitung secara detail,” tegasnya.
Dengan jumlah penghematan ini, Nursalim optimis ke depan Pemprov NTB akan mencapai target maksimal belanja pegawai 30 persen tersebut.
“InsyaAllah yakin kita bisa mencapai itu dan memang itu harus kita patuhi. Mau tidak mau, suka tidak suka, bisa tidak bisa, belanja pegawai harus bisa ditekan 30 persen per tanggal 1 Januari 2027. Apapun strateginya. Maka inilah salah satu strategi yang ditetapkan Gubernur NTB melalui restrukturisasi,” jelasnya.
