Mataram (NTBSatu) – Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.I.P., memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) perdana pemerintah provinsi yang berlangsung di Ruang Rapat Tambora, Kantor Gubernur, Senin, 24 Februari 2025.
Dalam Rapim tersebut, Umi Dinda, sapaan Wagub menyampaikan catatan penting dari Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal. Yaitu, untuk menjalankan kolaborasi bersama dalam menjaga harmoni pelaksanaan tugas hingga lima tahun ke depan. Tujuannya, agar semua jajaran Pemprov NTB bekerja sebaik – baiknya.
“Gubernur NTB menyampaikan salam hormat. Sesungguhnya hati dan pikirannya ada di NTB dan ingin segera bergabung bertemu dan memberikan pelayanan pada masyarakat. Namun, karena orientasi kepala daerah ini juga kewajiban maka harus diikuti dengan sebaik-baiknya,” kata Umi Dinda.
Ia juga menyampaikan, agar seluruh jajaran Pemprov NTB dapat menjaga kondusifitas dan kegaduhan-kegaduhan yang mungkin bisa terjadi. Baik di internal maupun yang berimbas ke masyarakat.
“Gubernur NTB minta agar kepala perangkat daerah dan jajaran sekuat tenaga dan upaya mencegah terjadinya kegaduhan dalam memberikan pelayanan publik,” ungkapnya.
Pentingnya Pola Komunikasi yang Baik
Selain itu, Mantan Bupati Bima ini juga menekankan, pentingnya pola komunikasi yang baik dengan publik. Pemerintah harus dapat menginformasikan dengan baik segala bentuk kebijakan dan pelaksanaannya.
Sementara program kegiatan dan agenda juga harus ter-update secara langsung informasinya. Sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan benar.
“Pemberitaan melalui media sosial dan media kerja sama untuk kesamaan narasi dan substansinya, agar selalu dikoordinasikan melalui Dinas Kominfotik NTB,” jelasnya.
Adapun terkait dengan rencana Safari Ramadan, agar Sekda dan perangkat daerah terkait mengkoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota. Sehingga, bisa diselaraskan dengan kegiatan kemasyarakatan lainnya.
Ia juga meminta kepada dinas terkait agar kembali melakukan pengecekan infrastrukutur jalan, jembatan, sarana prasarana pendidikan dan kesehatan. Khususnya, yang menjadi kewenangan Pemprov NTB untuk memaksimalkan layanan publik.
“Agar untuk diperhatikan kembali pendataan aset milik Pemprov yang ada di Pemrov NTB dan di wilayah kabupaten dan kota,” tuturnya.
Ia juga mengimbau kepada Inspektur Daerah Pemprov NTB untuk memperkuat koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum melalui penguatan Peran APIP Pemprov NTB.
“Tentunya mengajak Seluruh jajaran Pemprov NTB untuk memiliki niat yang tulus dan komitmen yang kuat dalam bekerjasama membantu terwujudnya visi dan misi. Serta, mendukung seluruh agenda Gubernur dan Wagub NTB menuju NTB Makmur dan Mendunia,” tutup Umi Dinda. (*)
