Mataram (NTBSatu) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, melaporkan laju pertumbuhan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di NTB tergolong pesat.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., MH., mengatakan, saat ini ada sebanyak 353 lembaga, dengan rincian Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas 66 lembaga dan BLK/LLK milik pemerintah ada 9 lembaga dan sisanya adalah LPKS atau milik swasta.
Dari jumlan tersebut, Aryadi menyebutkan ada 157 LPK telah terakredasi Nasional.
“Dari Komite Akreditasi, setiap pemerintah daerah hanya diberikan jatah untuk memberikan akreditasi kepada 15 LPK per tahun,” ungkapnya.
Pada evaluasi sebelumnya, Pemprov NTB banyak melakukan pelatihan. Bahkan rata-rata meluluskan 14 ribu orang per tahun. Namun faktanya, setelah selesai pelatihan banyak peserta yang masih menganggur.
“Karena dalam proses perencanaan pelatihan, maupun pelaksanaan dan pemberdayaannya tidak melibatkan DuDi (Dunia Usaha Dunia Industri),” bebernya.
Maka dari itu, Aryadi turut menekankan , LPK wajib memiliki izin khusus Sending Organization (SO) dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengirimkan tenaga kerja atau peserta magang ke negara penempatan.
“Kita harapkan kinerja BLK, BLK komunitas maupun lembaga pelatihan kerja yang ada di NTB, NTT dan Bali bisa berkolaborasi dan mendukung sektor ketenagakerjaan agar jumlah pengangguran berkurang,” tukasnya. (*)
