Sumbawa Barat (NTBSatu) — Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa Barat menyoroti tajam ketepatan sasaran alokasi dana dalam rancangan APBD Perubahan TA 2026. Pihak legislatif memfokuskan pengawasan pada pembengkakan anggaran yang tidak wajar di tiga sektor strategis daerah, Rabu, 8 Juli 2026.
Fraksi Gerindra menegaskan, penyesuaian anggaran harus berlandaskan argumentasi yang kuat dan terukur, bukan sekadar rutinitas administratif.
Oleh karena itu, fraksi ini meminta instansi terkait memaparkan urgensi di balik lonjakan anggaran yang sangat fantastis pada sektor pariwisata, pertanian, serta lingkungan hidup.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD KSB, Muhammad Adnan, membeberkan kenaikan alokasi dana di ketiga bidang tersebut mencapai puluhan miliar rupiah.
“Lonjakan alokasi dana untuk sektor pariwisata yang mencapai 129,56 persen menjadi Rp45,87 miliar memerlukan penjelasan memadai mengenai target capaian akhir tahun,” ujarnya, Rabu, 8 Juli 2026.
Tuntut Data Realisasi Program
Fraksi menuntut pemerintah daerah membuka data realisasi program kerja pada masing-masing dinas terkait hingga semester pertama. Langkah evaluasi ini penting untuk mengukur kemampuan penyerapan anggaran di sisa waktu tahun berjalan yang kian menyusut.
Adnan menyatakan, pembengkakan anggaran juga terjadi pada sektor pertanian yang naik sebesar 87,98 persen menjadi Rp195,09 miliar.
Sementara itu, anggaran untuk sektor lingkungan hidup turut meroket sebesar 82,85 persen hingga menyentuh angka Rp35,35 milar.
Adnan mendesak pemerintah daerah merincikan kegiatan apa saja yang memperoleh tambahan suntikan dana jumbo tersebut. “Tambahan anggaran yang sangat besar ini harus memiliki output serta benefit yang jelas bagi masyarakat luas, khususnya para petani dan pelaku sektor terkait,” tegasnya.
Kemudian, Adnan mempertanyakan korelasi antara lonjakan anggaran tiga sektor tersebut dengan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang menembus Rp1,144 triliun.
Pemerintah daerah wajib mengurai perangkat daerah penyumbang sisa anggaran terbesar demi perbaikan tata kelola penganggaran ke depan.
Politisi Gerindra ini juga meminta kejelasan mengenai dasar penyesuaian proyeksi komponen pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
“Rincian objek pendapatan dan dasar hukum penerimaan harus dipaparkan secara transparan agar kalkulasi target ini dinilai rasional dan akuntabel,” tambahnya.
Fraksi Gerindra menutup pemandangan umum tersebut dengan menegaskan komitmennya untuk mengawal fungsi pengawasan legislatif secara adil dan efisien.
Pihaknya pastikan akan terus memantau pembahasan anggaran ini agar setiap rupiah yang teralokasikan benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat Sumbawa Barat. (*)
