Lombok Timur (NTBSatu) – Koordinator Demo Begal Konstitusi, Alif Iman Nurlambang mengatakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi harus mendapat hukuman begitu lengser dari jabatannya. Pasalnya, ia melihat orang nomor satu di Indonesia itu tengah melakukan cawe-cawe untuk melenggangkan nepotisme. Bahkan, otoritarianisme di tanah air.
Terlebih, pada beberapa hari belakangan ini yang memicu adanya aksi demo mengawal dua putusan terbaru Mahakamah Konstitusi (MK) tentang Pilkada.
“Sehari setelah presiden baru dilantik, gerakan harus tetap menuntut agar Jokowi dihukum,” kata Alif dalam Podcast Madilog di YouTube Forum Keadilan TV, Jumat, 23 Agustus 2024.
Gerakan itu, lanjut Alif, merupakan simbol masyarakat sipil untuk memperbaiki sistem republik.
“Yang kita maksud adalah Joko Widodo sebagai simbol perusak demokrasi. Mengacak-acak dan membegal agenda reformasi,” ucap Alif.
“Dia bahkan memunculkan politik dinasti di lebih dari 140 kabupaten/kota,” tambahnya.
Ia juga membeberkan, belum lama ini Prabowo Subianto menelpon Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri terkait agenda di DPR.
“Prabowo menelpon Megawati, menyatakan apa yang berlangsung di DPR bukanlah kehendaknya,” ujar Alif.
Prabowo pun membuktikan ucapan tersebut dengan tidak hadirnya Gerindra pada rapat pengesahan revisi UU Pilkada, Kamis, 22 Agustus 2024. (*)
