BPBD Sumbawa Siaga Hadapi Kemarau 2026, Antisipasi Kekeringan hingga Karhutla
Sumbawa Besar (NTBSatu) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026 yang diprediksi mencapai puncak pada Agustus hingga September.
BPBD memperkuat koordinasi internal serta menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BMKG. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumbawa, Dr. Rusdianto mengatakan, pihaknya menyiapkan logistik dan armada untuk mendukung penanganan dampak kekeringan.
“Kami fokus pada pemantapan internal. Terutama, logistik dan kendaraan taktis untuk dropping air ke wilayah rawan kekeringan,” ujarnya kepada NTBSatu, Rabu, 15 April 2026.
Ia menjelaskan wilayah yang kerap terdampak parah saat kemarau berada di bagian Utara Kabupaten Sumbawa, seperti Kecamatan Moyo Hilir, Moyo Hulu, Plampang, Lape, dan Maronge. “Wilayah Utara, khususnya desa-desa pesisir, menjadi titik dominan terdampak kekeringan setiap tahun,” katanya.
Selain kekeringan, BPBD mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang rawan terjadi saat musim kemarau. Terutama, akibat aktivitas pembukaan lahan oleh masyarakat.
“Kami juga menyiapkan peralatan untuk antisipasi karhutla dan terus berkoordinasi dengan tim di lapangan,” ujarnya.
Masa Peralihan Musim
Ia juga menyebutkan, beberapa waktu lalu, kebakaran terjadi di wilayah Brang Biji yang menghanguskan tiga unit rumah dan berdampak pada beberapa rumah lainnya. Di sisi lain, lanjutnya, kondisi cuaca saat ini masih berada pada masa peralihan musim.
Hujan masih terjadi di sejumlah wilayah dan sempat memicu banjir di Kecamatan Moyo Hulu. “Kami masih berada di masa transisi. Hujan masih terjadi di beberapa titik, terutama di wilayah hulu seperti Batu Lanteh, sehingga potensi banjir tetap perlu diwaspadai,” jelasnya.
BPBD Sumbawa mengimbau masyarakat menggunakan air secara bijak serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana, baik kekeringan maupun banjir selama masa peralihan musim. Pihaknya juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi dan pelaporan masyarakat, untuk mempercepat penanganan.
“Kami aktif menerima laporan melalui media sosial, seperti Facebook dan grup komunikasi. Cara ini paling cepat untuk merespons kondisi di lapangan,” katanya.
BPBD bersama Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Sumbawa yang melibatkan berbagai unsur, termasuk NGO dan media, terus memperkuat koordinasi menghadapi potensi bencana ke depan. “Kami terus membangun kolaborasi lintas sektor agar kesiapsiagaan menghadapi bencana 2026 semakin kuat,” tutupnya. (*)



