Sumbawa Barat (NTBSatu) — Langkah tegas Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap sejumlah unit Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terus berlanjut. Setelah Dapur Seteluk Tengah II di Kelanir, kini giliran SPPG Kalimantong di Kecamatan Brang Ene yang resmi dihentikan operasionalnya sementara waktu.
Berbeda dengan kasus di Kelanir yang dipicu persoalan izin dan limbah, penghentian operasional di SPPG Kalimantong disebabkan oleh kendala manajemen distribusi yang sempat dikeluhkan masyarakat.
Buntut Keterlambatan Penyaluran
Koordinator Wilayah (Korwil) MBG KSB, Firbani Ramadan, membenarkan bahwa SPPG Kalimantong telah diberhentikan sejak Sabtu, 4 April 2026. Keputusan ini diambil BGN sebagai respons cepat atas insiden keterlambatan distribusi makanan yang sempat mencapai waktu Magrib.
“Iya benar, kemarin terjadi keterlambatan dalam penyaluran. Karena itu BGN mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara,” ungkap Firbani, Rabu 8 April 2026.
Menurutnya, keterlambatan tersebut memicu keluhan luas dari Penerima Manfaat (PM) dan berpotensi menimbulkan persoalan di ruang publik, sehingga diperlukan evaluasi total terhadap sistem manajemen di lapangan.
Klarifikasi Pihak Pengelola
Sebelumnya, Kepala SPPG Kalimantong, Muhlas Zamroni, sempat memberikan klarifikasi terkait insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa keterlambatan dipicu oleh faktor alam dan teknis yang tidak terduga, yakni kerusakan bahan baku saat proses persiapan dan hujan deras yang menghambat mobilisasi tim.
“Kami menemukan adanya bahan baku yang mengalami kerusakan. Demi menjaga kualitas dan keamanan konsumsi, kami memutuskan melakukan pengadaan ulang seketika itu juga. Kami tidak ingin mengambil risiko memberikan bahan yang tidak layak,” jelas Muhlas dalam keterangan persnya beberapa waktu lalu.
Meskipun pihak pengelola telah menerapkan sistem shifting pengawasan 24 jam, BGN tetap memandang perlu adanya penghentian sementara untuk memastikan sistem distribusi diperbaiki secara menyeluruh.
Dua Dapur KSB dalam Evaluasi
Dengan penutupan SPPG Kalimantong, saat ini terdapat dua titik dapur di KSB yang berada dalam status suspend atau penangguhan operasional dengan alasan berbeda.
Yakni, Dapur Seteluk Tengah II (Kelanir). Terkendala izin kelayakan kesehatan (SLHS) dan sistem IPAL. Kemudian, SPPG Kalimantong (Brang Ene), terkendala manajemen distribusi dan ketepatan waktu penyaluran.
Firbani menegaskan bahwa langkah ini diambil semata-mata untuk menjaga kualitas Program Makan Bergizi (MBG). Saat ini, pihak Korwil masih membicarakan mekanisme pengalihan layanan dengan pimpinan agar para penerima manfaat. Terutama ibu hamil dan balita, tidak terdampak terlalu lama oleh penghentian sementara ini. (Andini)
