Mataram (NTBSatu) – Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Muhammad Aminurlah atau H Maman, meninjau langsung kondisi rumah tidak layak huni (RTLH) milik warga lanjut usia, di Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, pada Minggu, 22 Maret 2026.
Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari aksi penyaluran bantuan sembako, bagi keluarga yang terdampak kemiskinan ekstrem.
H Maman, yang melihat langsung kondisi rumah salah satu warga bernama Siti Mariam, menyimpulkan adanya kesalahan sistem dalam mendata keluarga miskin.
“Ini tidak boleh terus terjadi. Kalau sudah didata berkali-kali tapi tidak pernah terealisasi, berarti ada yang salah dalam sistem. Pemerintah harus bertanggung jawab,” katanya.
Peninjauan ini sekaligus mengungkap fakta memprihatinkan, di mana ada pasangan suami istri lanjut usia, yakni Siti Mariam dan Jaharudin, yang menempati rumah tidak layak huni.
Menurut pengakuan pasangan tersebut, meski petugas sering mengambil foto dan melakukan pendataan, rumah mereka yang berada di Lingkungan Sigi, RT 10 RW 03, belum menerima bantuan perbaikan.
Kritik Bantuan Tidak Tepat Sasaran
Dalam kunjungannya, H Maman melihat lemahnya validasi data di tingkat bawah. Dalam kasus Siti Mariam, menjadi bukti program pemerintah justru mengabaikan warga yang sangat membutuhkan.
Di sisi lain, Siti Mariam mengaku sudah pasrah karena harapan yang petugas janjikan bertahun-tahun, tidak menunjukkan hasil apapun.
Padahal, kondisi rumahnya yang hampir roboh, sudah sangat membahayakan keselamatan penghuni, terutama saat terjadi angin kencang dan hujan deras.
Saat melakukan peninjauan, H Maman juga memberikan bantuan paket sembako, sebagai bentuk kepedulian dan untuk meringankan beban ekonomi keluarga tersebut.
Meski begitu, ia tetap menegaskan jika langkah ini, harus bersamaan dengan intervensi fisik terhadap hunian mereka. Ia berkomitmen berkoordinasi dengan Baznas, agar rumah mereka segera dibedah.
“Insya Allah saya akan bantu dan kawal. Ini bukan hanya soal satu keluarga, tapi soal keadilan sosial. Jangan sampai warga miskin ekstrem terus terabaikan sementara program bantuan terkesan tidak tepat sasaran,” lanjutnya.
Kejadian ini menjadi alarm penting bagi pemerintah daerah maupun provinsi, untuk melakukan evaluasi pada sistem pendataan bantuan sosial.
Verifikasi lapangan dan transparansi yang jujur, menjadi kunci agar bantuan yang disalurkan bisa tepat sasaran, dan menyentuh masyarakat yang membutuhkan. (Inda)
