Pejabat Dinas Dikpora NTB Mulai Terisi Dampak SOTK, Dua Posisi Masih Kosong

Mataram (NTBSatu) - Penataan pejabat struktural di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB, mulai berjalan pasca penerapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru. Sejumlah jabatan eselon III.a atau golongan IV/a telah terisi, meski posisi kepala dinas dan salah satu bidang masih kosong masih menunggu proses lanjutan. Daftar Pejabat Eselon III Berdasarkan data internal dinas, pejabat eselon III.a yang dilantik pada Jumat, 20 Februari 2026, yakni sekretaris dinas, Bowo Susatyo, S.Sos., MT. Sebelumnya menjabat sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB. Sementara itu, sekretaris dinas sebelumnya, H. Arifin, SH., MH., menjadi Sekretaris Dinas Kebudayaan NTB. Pada bidang teknis, terjadi perubahan nomenklatur. Penggabungan urusan SMK dan Pendidikan Khusus (PK) melahirkan Bidang SMK-PK. Jabatan Kepala Bidang (Kabid) tersebut kini diisi Hasbi, S.Sos., MM. Sebelumnya, Hasbi bertugas sebagai staf pada Bidang Pendidikan Khusus. Penggabungan dua urusan menjadi Bidang SMK-PK merupakan konsekuensi restrukturisasi organisasi pasca pemisahan dan penggabungan dinas. Adapun Kepala Bidang SMK sebelumnya, Supriadi, S.Pd., M.Pd., dimutasi ke Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah II. Lalu, Kepala Bidang SMA, H. Mohamad Tohajudin, SE., M.Si. Ia berasal dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bangkesbangpoldagri) Provinsi NTB. Selanjutnya, Bidang Pemuda dan Olahraga yang merupakan bidang bawaan dari hasil penggabungan dengan Dinas Pemuda dan Olahraga NTB. Jabatan kepala bidang, Agus Sukmayadi, S.E., yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Pengembangan Daya Saing dan Keolahragaan Dinas Pemuda dan Olahraga NTB. Jabatan Masih Kosong dan Pejabat Nonjob Sementara itu, Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) yang menjadi Bidang Guru, Tenaga Kependidikan, dan Keolahragaan mengalami kekosongan kepala bidang. Kabid sebelumnya, Rizaldi Harmonika Ma’as dimutasi ke KCD Wilayah I, sehingga jabatan kepala bidang tersebut menunggu tindakan selanjutnya. Begitu juga dengan Kabid PK yang lama, Hj. Eva Sofia Sari, S.Pd., M.Pd. sementara tidak memiliki jabatan alias nonjob. Termasuk jabatan Kepala Dinas masih Pelaksana Tugas (Plt), karena menunggu tahapan seleksi jabatan eselon II yang berlangsung pekan ini. Tanggapan Dinas dan BKD NTB Menanggapi situasi itu, Plt Kepala Dinas Pemuda, Pendidikan, dan Olahraga NTB, H. Surya Bahari menegaskan, kewenangan terkait kekosongan jabatan dan nonjob berada pada otoritas Badan Kepegawaian Daerah (BKD). “Kalau terkait (kekosongan dan nonjob) itu tanya ke BKD, itu urusan BKD. Kami di Dikpora NTB hanya menunggu dan menerima saja,” jelasnya kepada NTBSatu, Selasa, 24 Februari 2026. Sementara itu, Kepala BKD NTB, Tri Budiprayitno menjelaskan, kekosongan jabatan dan nonjob pada sejumlah dinas, termasuk Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga NTB bagian dari konsekuensi penataan organisasi pasca penerapan SOTK baru 2026. Budiprayitno menegaskan, perubahan jabatan tidak semata dimaknai sebagai nonjob, melainkan reposisi penyesuaian struktur organisasi lebih ramping. “Kondisi saat ini merupakan konsekuensi perampingan organisasi. Ini bukan soal ‘dinonjobkan’, melainkan reposisi aparatur dalam kerangka penataan organisasi,” ujarnya. Ia juga mengungkap, restrukturisasi OPD berdampak pada berkurangnya formasi jabatan struktural sehingga sebagian pejabat terdampak harus dialihkan. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari transformasi birokrasi agar organisasi lebih efektif. Dari itu, BKD memastikan sebagian dari mereka akan dikembalikan ke jabatan fungsional sesuai latar belakang sebelumnya. “Sepanjang yang bersangkutan sebelumnya pejabat fungsional, kita bisa pulihkan jabatannya,” tambahnya. (Alwi)