Isu lain yang sering muncul dalam diskusi adalah narkoba dan degradasi moral generasi muda. NTB dengan kultur religius kuat kini menghadapi tekanan globalisasi dan ekonomi ilegal. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) NTB akhir tahun 2025 menunjukan 28 ribu jiwa terindikasi dan terancam narkotika, dengan jaringan peredaran yang makin kompleks dan menyasar generasi muda.
Terlebih kabar terakhir terkait kasus keterlibatan oknum aparat dalam jaringan narkoba yang beberapa kali terungkap secara nasional memperkuat kekhawatiran publik terhadap kompleksitas persoalan ini.
Pendekatan represif saja jelas tidak cukup. Diperlukan strategi komprehensif: pendidikan karakter, penguatan keluarga, pemberdayaan ekonomi, serta kolaborasi lintas sektor. Jika tim percepatan memiliki mandat strategis, isu ini seharusnya masuk agenda prioritas.
Dalam teori kepemimpinan transformasional, pemimpin tidak hanya merumuskan visi, tetapi mampu menggerakkan organisasi mencapainya. Kecepatan respons menjadi indikator. Saat masyarakat menghadapi tekanan ekonomi dan sosial, kepala daerah dituntut hadir lewat kebijakan nyata, bukan simbolik.
Jika tim percepatan belum mampu menerjemahkan visi ke kebijakan konkret, maka evaluasi menjadi keniscayaan. Evaluasi bukan berarti pembubaran, tetapi penataan ulang fungsi, struktur, dan indikator kinerja.
Perjalanan saya di NTB kali ini menegaskan satu hal: kritik publik bukan hoaks, melainkan kegelisahan nyata. Aktivis muda, santri, dan pengasuh pesantren yang saya temui bukan oposisi politik, melainkan warga yang peduli masa depan daerah. Mereka berharap gubernur tidak alergi kritik dan tim percepatan benar-benar menjadi motor perubahan.
