Dalam konteks ini, publik mulai mempertanyakan keberadaan “Tim Percepatan” yang diinisiasi gubernur. Secara teoritis, tim percepatan adalah instrumen manajerial untuk mempercepat keputusan strategis lintas sektor. Banyak daerah membentuk tim serupa sebagai think-tank kebijakan.
Namun pertanyaan kuncinya sederhana: apakah tim ini benar-benar mempercepat, atau justru menambah lapisan birokrasi?
Gubernur Iqbal pernah menegaskan bahwa anggota tim dipilih karena kompetensi teknokratik, bukan semata relawan politik. Pernyataan ini penting bagi legitimasi. Tetapi legitimasi publik tidak cukup dibangun lewat narasi; ia harus teruji lewat kinerja yang terukur.
Jika tim percepatan bekerja optimal, mestinya terlihat akselerasi dalam isu strategis: penanganan tambang ilegal, pengurangan putus sekolah, peningkatan kesejahteraan guru, penanggulangan narkoba, hingga pengentasan kemiskinan ekstrem. Jika realitas lapangan belum menunjukkan perbaikan signifikan, wajar publik mempertanyakan efektivitasnya.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional, keberadaan tim tambahan juga memunculkan pertanyaan prioritas belanja daerah. Masyarakat ingin tahu: berapa anggaran tim percepatan, apa indikator kinerjanya, dan output konkret apa yang sudah dihasilkan?
Dalam prinsip good governance, transparansi dan akuntabilitas adalah kunci. Jika tim percepatan bekerja, laporan kinerja semestinya terbuka. Tanpa itu, persepsi publik mudah bergeser: tim dianggap sekadar ruang akomodasi politik.
