Masalahnya, pertumbuhan berbasis tambang jarang memberi efek langsung pada rakyat kecil. Secara makro ekonomi terlihat tinggi, tetapi kemiskinan struktural tetap bertahan. Data BPS 2025 menunjukkan angka kemiskinan NTB masih berada di kisaran 12–13 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sekitar 9 persen. Di beberapa kabupaten, kantong kemiskinan ekstrem masih nyata.
Pada saat yang sama, isu lingkungan terus mengemuka. Aktivitas tambang—legal maupun ilegal—dikaitkan dengan pencemaran air, konflik lahan, dan rusaknya ekosistem pertanian di sejumlah wilayah. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, ini menjadi paradoks klasik: mengejar pertumbuhan, tetapi mengorbankan keberlanjutan.
Isu pendidikan juga menjadi keluhan dominan. Angka putus sekolah, terutama di SMA sederajat yang menjadi kewenangan provinsi, masih tinggi. Beberapa laporan media lokal menyebut ribuan siswa tidak melanjutkan pendidikan setiap tahun. Diperkirakan ribuan siswa setiap tahun, menggambarkan masalah serius: kemiskinan, akses terbatas, serta intervensi kebijakan yang belum efektif.
Guru-guru yang saya temui pun mengeluhkan kesejahteraan dan kejelasan status, khususnya tenaga honorer dan PPPK. Banyak yang merasa proses rekrutmen, penempatan, hingga distribusi beban kerja belum sepenuhnya transparan. Dalam perspektif manajemen pendidikan, ini menunjukkan problem tata kelola SDM.
Padahal jika visi “NTB Makmur Mendunia” ingin konkret, pendidikan mestinya menjadi prioritas utama. Indeks Pembangunan Manusia NTB memang meningkat, mencapai kisaran 70 poin pada 2024, tetapi masih di bawah rata-rata nasional sekitar 74 poin. Artinya kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat masih membutuhkan lompatan kebijakan.
