Anggaran Mobil Listrik Lebih Hemat
Terkait besaran anggaran sewa yang mencapai sekitar Rp14 miliar, Yus menyebut angka tersebut justru lebih hemat dibandingkan pola lama. Berdasarkan perhitungan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), biaya pemeliharaan dan pengadaan kendaraan dinas konvensional sebelumnya bisa mencapai Rp19 miliar per tahun.
“Dari sisi angka sudah terlihat efisiensinya. Belum lagi kita tidak perlu lagi memikirkan penyusutan aset kendaraan,” kata Yus.
Ia menegaskan, pengadaan kendaraan dinas tidak selalu identik dengan pembelian aset. Dalam praktiknya, pengadaan dapat dilakukan melalui pembelian maupun sewa, sesuai kebutuhan dan pertimbangan kebijakan.
Menanggapi kritik publik terkait skema sewa kendaraan listrik, Yus mengatakan Pemprov NTB tetap terbuka terhadap masukan. Namun, kebijakan ini disebut tidak mengubah komitmen awal gubernur untuk mendorong transisi energi.
“Kritik dan saran pasti kami perhatikan untuk penyempurnaan ke depan. Tapi tahun ini adalah langkah pertama. Tujuan besarnya jelas: efisiensi anggaran, pengurangan emisi karbon, dan pelaksanaan regulasi,” ujarnya. (*)
