Jakarta (NTBSatu) – Israel resmi bergabung dengan organisasi Board of Peace atau Dewan Perdamaian gagasan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.
Kepastian tersebut Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu sampaikan saat kunjungannya ke Washington, Rabu waktu setempat, 11 Februari 2026, usai bertemu langsung dengan Trump dan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio.
Dalam pertemuan dengan Rubio, Netanyahu tampak memegang dokumen yang menunjukkan penandatanganan piagam keanggotaan Israel dalam dewan tersebut. Netanyahu kemudian mengumumkan secara resmi aksesi Israel melalui akun media sosial X miliknya.
“Saya menandatangani aksesi Israel sebagai anggota Board of Peace,” tulis Netanyahu, mengutip dari Reuters, Kamis, 12 Februari 2026.
Selain agenda penandatanganan, Netanyahu juga melakukan pembahasan lanjutan dengan Trump terkait isu Iran. Pertemuan itu menandai langkah diplomatik penting di tengah dinamika kawasan yang masih mengalami ketegangan.
Bergabungnya Israel ke dalam Board of Peace menegaskan keterlibatan resmi Tel Aviv dalam mekanisme internasional yang Washington rancang, untuk menangani konflik dan stabilitas kawasan.
Dewan tersebut memperoleh dasar hukum melalui resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang diadopsi pada pertengahan November lalu.
Resolusi itu memberikan mandat kepada dewan dan negara-negara mitranya untuk membentuk pasukan stabilisasi internasional di Gaza.
Wilayah tersebut memasuki fase gencatan senjata yang rapuh sejak Oktober di bawah rencana perdamaian yang Trump ajukan. Hal ini telah mendapat persetujuan Israel serta kelompok militan Palestina, Hamas.
Dalam rencana Gaza versi Trump, Board of Peace mengawasi pemerintahan sementara di Gaza. Trump juga menyatakan, dewan tersebut dengannya sebagai ketua, akan memperluas cakupannya untuk menangani konflik global lainnya.
Pertemuan perdana Board of Peace akan berlangsung pada 19 Februari di Washington, dengan agenda utama membahas rekonstruksi Gaza pascakonflik.
Pakar Kritisi Pembentukan Dewan Perdamaian
Namun, pembentukan dewan ini memicu kritik luas. Sejumlah pakar hak asasi manusia menilai, peran Trump dalam mengawasi urusan wilayah asing menyerupai struktur kolonial.
Keikutsertaan Israel dalam dewan juga diperkirakan memicu kecaman lanjutan, karena tidak adanya perwakilan Palestina.
Sementara itu, sejumlah negara Barat yang selama ini menjadi sekutu tradisional AS memilih bersikap hati-hati atau tidak bergabung, dengan alasan kekhawatiran dewan tersebut berpotensi melemahkan peran PBB.
Di lapangan, situasi Gaza masih jauh dari stabil. Gencatan senjata yang berlaku sejak Oktober dilaporkan berulang kali dilanggar, dengan ratusan korban jiwa terus berjatuhan.
Tahap lanjutan rencana Trump mencakup isu-isu sensitif, seperti pelucutan senjata Hamas yang selama ini mendapat penolakan, penarikan pasukan Israel lebih lanjut dari Gaza, serta pengerahan pasukan penjaga perdamaian internasional di tengah krisis kemanusiaan yang kian memburuk akibat serangan Israel ke wilayah tersebut. (*)
