Pakar Kritisi Pembentukan Dewan Perdamaian
Namun, pembentukan dewan ini memicu kritik luas. Sejumlah pakar hak asasi manusia menilai, peran Trump dalam mengawasi urusan wilayah asing menyerupai struktur kolonial.
Keikutsertaan Israel dalam dewan juga diperkirakan memicu kecaman lanjutan, karena tidak adanya perwakilan Palestina.
Sementara itu, sejumlah negara Barat yang selama ini menjadi sekutu tradisional AS memilih bersikap hati-hati atau tidak bergabung, dengan alasan kekhawatiran dewan tersebut berpotensi melemahkan peran PBB.
Di lapangan, situasi Gaza masih jauh dari stabil. Gencatan senjata yang berlaku sejak Oktober dilaporkan berulang kali dilanggar, dengan ratusan korban jiwa terus berjatuhan.
Tahap lanjutan rencana Trump mencakup isu-isu sensitif, seperti pelucutan senjata Hamas yang selama ini mendapat penolakan, penarikan pasukan Israel lebih lanjut dari Gaza, serta pengerahan pasukan penjaga perdamaian internasional di tengah krisis kemanusiaan yang kian memburuk akibat serangan Israel ke wilayah tersebut. (*)
