Status RS Manambai Masih Tipe C di SOTK Baru

Mataram (NTBSatu) - Rumah Sakit (RS) L. H. Abdul Kadir Manambai, Kabupaten Sumbawa, masih berstatus rumah sakit tipe C dalam Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru Pemprov NTB. Sementara itu, secara aturan mengikuti Peraturan Menteri Kesehatan, RS Manambai sudah naik kelas menjadi tipe B. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Lalu Hamzi Fikri mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, RS Manambai sudah memenuhi syarat untuk naik kelas menjadi tipe B. Baik dari sisi sarana dan prasarana (sarpras) maupun Sumber Daya Manusia (SDM). “Dari sisi jumlah tempat tidur, SDM yang disiapkan, sarpras, sudah tipe B. Ini kalau kita bicara mengacu ke Permenkes,” kata Fikri, Selasa, 10 Februari 2026. Ia tak menampik, dalam SOTK baru yang berlaku sejak 1 Januari 2026 lalu, status RS Manambai masih tipe C. Hal ini karena pada saat pengajuan struktur baru ini ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), status RS Manambai memang masih tipe C, dan berubah status setelah struktur baru itu disetujui. “Memang ada peluang untuk melakukan review di situ, evaluasi terhadap SOTK yang baru. Jadi lebih kepada penyesuaian saja sih nantinya,” ujarnya. Ia menegaskan, yang terpenting adalah pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal. Sebab, esensi rumah sakit terletak pada pelayanan, bukan semata-mata pada struktur kelembagaan. “Kalau rumah sakit itu kuncinya layanan. Struktur memang berpengaruh terhadap personel yang menempati jabatan, termasuk gaji dan tunjangan. Tapi dari sisi layanan, SDM dan sarpras sudah memenuhi syarat,” ujarnya. Saat ini, lanjutnya, klasifikasi rumah sakit tidak lagi semata-mata berdasarkan tipe, melainkan juga kompetensi layanan. Penilaian akan melihat jumlah tempat tidur serta layanan unggulan. “Sekarang rumah sakit dilihat dari kompetensinya. Misalnya layanan unggulan seperti stroke dan jantung, itu yang sedang kita perkuat,” tambahnya. UPT Laboratorium Kesehatan Turun Jadi Tipe B Terkait SOTK yang baru, ia mengakui terdapat peluang untuk melakukan evaluasi atau review. Seperti yang terjadi pada UPT Laboratorium Kesehatan, yang dengan SOTK baru mengalami penurunan kelas menjadi tipe B. “Kami sudah mengajukan review untuk Labkes. Meski secara struktur ada perubahan dan beberapa jabatan eselon empat hilang, operasional tetap berjalan karena masih di bawah kendali Dinas Kesehatan. Secara teknis layanan tetap berjalan,” jelasnya. Ia menyebutkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Biro Organisasi, saat ini telah menyiapkan kajian teknis untuk mengusulkan review SOTK kepada Gubernur. Review tersebut bertujuan mengevaluasi keputusan yang telah ada tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat. “Ini bukan pengajuan ulang, tapi evaluasi terhadap keputusan yang sudah ada,” tegasnya. Ia juga mengakui, perubahan struktur berdampak pada aspek administratif, termasuk jabatan dan tunjangan pegawai. “Karena itu, penyesuaian dinilai perlu diperjuangkan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan,” ujarnya. Penjelasan Biro Organisasi Terpisah, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTB, Ahmadi mengatakan, dalam Peraturan Gubernur (Pergub) yang berlaku saat ini, RS Manambai masih tercatat tipe C. Karena proses kenaikan kelas ke tipe B sebelumnya masih berjalan saat pengajuan rekomendasi dilakukan. “Waktu kita ajukan rekomendasi kemarin, statusnya memang masih berproses, belum kelas B,” kata Ahmadi. Kini, berdasarkan informasi terbaru, status rumah sakit tersebut telah naik menjadi kelas B. Namun demikian, perubahan status tersebut belum otomatis mengubah SOTK yang tertuang dalam Pergub. “Karena ada perubahan ini, SOTK tentu harus disesuaikan,” katanya. Meski demikian, ia menegaskan perubahan SOTK tidak bisa dilakukan serta-merta. Terdapat tahapan regulasi yang wajib dilalui sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. “Kita tidak bisa langsung mengubahnya. Harus tetap melalui rekomendasi Kemendagri dan prosesnya diulang seperti semula. Kalau itu tidak dilakukan, justru kita yang salah karena aturannya memang seperti itu,” tegasnya. Prosedur yang harus ditempuh meliputi permohonan rekomendasi ke Kemendagri, harmonisasi dengan Kementerian Hukum, serta fasilitasi produk hukum di Kemendagri. “Setelah seluruh tahapan tersebut dilalui, barulah Pergub perubahan SOTK dapat disahkan,” ujarnya. Secara regulasi, saat ini struktur organisasi yang berlaku masih mengacu pada tipe C karena Pergub belum diperbarui. Namun secara status layanan dan penetapan dari instansi teknis, rumah sakit tersebut telah berstatus tipe B. “Kalau mengacu pada SOTK, masih tipe C. Tapi statusnya sekarang sudah B. Artinya, kita tetap harus kembali bersurat ke Kemendagri untuk menyesuaikan SOTK dengan kondisi terbaru,” tutupnya. (*)