Jalan Provinsi di Parado Bima Belum Diperbaiki, Warga Gotong Royong Menambal Ala Kadarnya
Warga Berada di Posisi Sulit
Saat ini, Abdul Malik mengaku berada di posisi sulit, saat warga meminta langkah konkret perbaikan, sedangkan anggaran masih menjadi permasalahan utama.
Status infrastruktur sebagai jalan Provinsi, membuat pihak desa tidak memiliki wewenang menggunakan dana desa, untuk perbaikan. Ditambah penyusutan anggaran hingga 65 persen.
“Mana anggaran ini? Untuk gaji RT saja tidak ada. Anggaran sekarang tinggal Rp300-an juta karena sudah dipotong 65 persen untuk insentif-insentif,” lanjutnya.
Dengan sisa anggaran yang hanya 30 persen, Abdul Malik mengaku bantuan yang bisa pemerintah desa berikan hanya berupa pengawasan teknis dan dukungan moral alakadarnya.
Saat ini, warga memilih solusi sementara, dengan melakukan aksi swadaya, menggunakan peralatan seadanya, untuk menimbun titik amblas. Tujuannya, agar kendaraan bisa melintas, meski dengan risiko tinggi.
“Kalau datang hujan, terbawa itu timbunan kita, kita timbun lagi. Gitu saja kita ini,” kata Abdul Malik
Selain perbaikan sementara, pihak desa juga melakukan langkah pengamanan dengan membuat rambu peringatan darurat dari kayu dan bambu. Hal ini sebagai penanda batasan jalan yang bisa kendaraan lewati dan tidak.
Abdul Malik berharap, perbaikan permanen bisa secepatnya sebelum memakan korban jiwa, mengingat kondisi jalan yang bisa ambruk kapan saja. “Ya jangan sampai nanti terpeleset itu terjadilah korban nanti. Segera lah,” tegasnya. (Inda)
