5.578 Bayi Baru Lahir di Sumbawa Terancam Dinonaktifkan dari BPJS Kesehatan
Gencarkan Edukasi kepada Masyarakat
Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Sosial terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat melalui media sosial maupun pertemuan langsung. Salah satu poin utama yang menjadi penekanan adalah pentingnya menyiapkan nama anak sebelum proses persalinan.
”Kami terus mengedukasi masyarakat agar aktif mendaftarkan anaknya. Masalahnya, banyak orang tua yang belum menyiapkan nama saat melahirkan. Kami selalu sampaikan di pertemuan Posyandu dan lainnya: siapkan nama anak sebelum lahir,” tegas Syarifah.
Langkah ini krusial agar saat bayi membutuhkan layanan medis, orang tua tidak lagi terbebani oleh urusan administrasi yang rumit akibat status BPJS yang tidak aktif.
Di sisi lain, Syarifah memaparkan, cakupan jaminan kesehatan di Kabupaten Sumbawa secara umum sudah sangat luas. Saat ini, lebih dari 60 persen masyarakat Sumbawa telah menerima bantuan iuran BPJS Kesehatan melalui skema PBI JKN (APBN) maupun PBI APBD.
”Data PBI JKN per Desember 2025 itu mencapai 224.894 jiwa. Sementara untuk PBI APBD kita sampai November kemarin tercatat 108.172 jiwa. Angkanya cukup besar,” tambahnya.
Dinas Sosial berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti DPMD, Puskesmas, hingga pemerintah desa, guna memastikan seluruh masyarakat, khususnya bayi baru lahir, tetap terlindungi oleh jaminan kesehatan.
”Harapan kami, masyarakat lebih peduli dengan administrasi kependudukan sejak dini. Kasihan anak-anak kita jika harus terkendala layanan kesehatan hanya karena masalah nama yang belum terdaftar,” tutupnya. (*)



