Pakar Hubungan Internasional Unram: “Hukum Rimba” Kembali Diterapkan Trump, Indonesia Hati-Hati
Mataram (NTBSatu) – Manuver politik luar negeri Presiden Amerika Serikat, Donald Trump kembali menuai sorotan dunia internasional.
Terkini, langkah agresif Trump terhadap Venezuela dinilai berpotensi menggerus tatanan hukum internasional yang selama ini dibangun untuk menjaga stabilitas global.
Menyikapi hal tersebut, Pakar Hubungan Internasional Universitas Mataram (Unram), Khairur Rizki, M.A., mengingatkan pemerintah Indonesia agar tidak terjebak pada upaya pencitraan semata dalam merespons dinamika geopolitik global.
Menurut Rizki, tindakan Trump mencerminkan kembalinya praktik “hukum rimba” dalam hubungan internasional. Hal ini adalah kondisi di mana negara kuat bertindak sepihak terhadap negara lemah demi kepentingan politik dan ekonomi.
“Apa yang dilakukan Trump, khususnya dalam isu Venezuela, itu seperti mengembalikan tatanan dunia pada logika siapa kuat dia menang. Ini mengabaikan hukum internasional, perjanjian global, dan peran organisasi internasional,” ujar Rizki kepada NTBSatu, Senin, 12 Januari 2026.
Ia menilai, langkah sepihak tersebut berbahaya karena dapat menjadi preseden buruk bagi negara-negara besar lainnya. Rizki mencontohkan, tindakan Amerika Serikat berpotensi menjustifikasi tindakan aneksasi yang selama ini dunia internasional kritik, seperti konflik Israel- Palestina dan Rusia- Ukraina.
“Ketika Amerika melakukan hal serupa, negara lain bisa saja berkata, ‘Amerika saja boleh, kenapa kami tidak?’ Ini berbahaya bagi negara-negara kecil,” tegasnya.
Berpotensi Ganggu Tatanan Global
Lebih jauh, Rizki menilai manuver Trump juga berpotensi mengganggu tatanan aliansi global. Negara-negara sekutu Amerika, khususnya yang memiliki sumber daya strategis seperti minyak, bisa merasa terancam dan mulai mempertanyakan arah kebijakan Washington.
Dalam konteks Indonesia, Rizki menilai pemerintah perlu bersikap realistis. Ia mengingatkan, agar Indonesia tidak terlalu fokus membangun citra internasional tanpa pengaruh nyata.
“Saya melihat ada kecenderungan pemerintah lebih mengejar citra luar negeri. Misalnya menjadi Ketua Dewan HAM PBB, citranya dapat, tapi pengaruh nyatanya sejauh mana?,” ujarnya.
Menurutnya, ambisi diplomasi tanpa daya tawar berisiko mengalihkan fokus dari persoalan dalam negeri. Dampaknya bisa merembet ke perubahan kebijakan, pergeseran anggaran, hingga terpinggirkannya pembangunan daerah.
“Kalau terlalu mengejar citra global tapi gagal memainkan peran strategis, itu justru berbahaya. Isu lokal bisa terabaikan, termasuk pembangunan di daerah seperti NTB,” tambah Rizki.
Ia menegaskan, kehati-hatian dan konsistensi kebijakan dalam negeri harus tetap menjadi prioritas utama Indonesia di tengah dinamika politik global yang semakin ekstrem. (Zani)
