Jadi Calon Sekda NTB, Yusron Hadi Jawab Tantangan Tata Kelola Birokrasi dan Tekanan Fiskal
Mataram (NTBSatu) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menginginkan calon Sekretaris Daerah (Sekda) yang harus memiliki kemampuan dalam menata birokrasi. Sehingga, bisa membantunya dalam menjalankan program-program kerjanya.
Menjawab tantangan itu, salah satu Calon Sekda NTB, Dr. H. Yusron Hadi, S.T., M.UM., akan melakukan penguatan terhadap penerapan sistem meritokrasi dalam menyeleksi pejabat. Mulai dari membangun sistemnya dan membenahi prosesnya, termasuk dalam proses pengisian seluruh jabatan.
“Kami percaya ini akan berhasil dengan komitmen dan integritas yang kuat dari para pelaksananya,” kata Yusron, kepada NTBSatu Kamis, 1 Januari 2026.
Dengan sistem yang semakin transparan dan terukur, ia berharap proses pengisian jabatan benar-benar berbasis kompetensi dan kinerja, bukan faktor lain di luar ketentuan.
Namun demikian, keberhasilan sistem meritokrasi juga sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) itu sendiri.
ASN dituntut untuk terus menyesuaikan diri dengan sistem yang dibangun, karena setiap jenjang jabatan dalam sistem meritokrasi memiliki persyaratan kompetensi yang harus dipenuhi.
“Nah saya kira di sini tantangannya adalah bagaimana mengidentifikasi kebutuhan peningkatan skill (kemampuan, red) ASN ini di setiap level. Dan bagaimana menyeleksi siapa ASN yang boleh dan tidak bisa mengikuti. Sehingga, semua ASN berkompetisi secara sehat untuk mendapatkan tiket kompetensi itu. Tentu saja pemerintah harus menyediakan ragam diklat yang dibutuhkan,” jelasnya.
Penguatan sistem meritokrasi, kata Yusron, harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia ASN. Kepercayaan ASN terhadap sistem ini akan tumbuh apabila komitmen dalam pelaksanaannya terus pemerintah jaga dan terapkan secara konsisten.
“Trust (kepercayaan, red) ASN atas sistem ini akan terbangun ketika komitmen pelaksanaan sistem merit itu tetap menyala,” ujarnya.
Tantangan Fiskal di Tengah Pemangkasan TKD
Menduduki jabatan Sekda, pemahaman tentang pengelolaan keuangan itu juga diperlukan. Sekda memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Termasuk memastikan kebijakan pengelolaan anggaran berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan kondisi keuangan daerah.
Di tengah keterbatasan fiskal dan penyesuaian belanja, kemampuan membaca situasi keuangan menjadi kebutuhan mendesak.
Yusron tak menampik, saat ini NTB sedang menghadapi tekanan fiskal yang cukup kuat. Ia mengatakan, APBD yang ada sekarang harus mampu menjawab Pekerjaan Rumah (PR) besar yang sudah tertuang dalam blueprint pembangunan NTB.
“Saya sangat meyakini Pemprov bisa tetap berselancar indah di tengah ombak fiskal yang tak mudah ini. Harus dimulai dari pembenahan sisi tata kelola perencanaan dan penganggaran,” kata Yusron.
Pastikan Triple Agenda Pembangunan Berjalan
Selain itu, Pemerintah Pusat memangkas dana Transfer ke Daerah (TKD) NTB hingga Rp1 triliun lebih. Menghadapi tantangan itu, kata Yusron, perencanaan harus fokus, menyelesaikan triple agenda pembangunan. Yaitu, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan pariwisata berkualitas.
“Untuk mewujudkan itu, pertama peras dia RPJMD itu dapatkan saripati program apa yang terpilih betul-betul masuk skala prioritas satu. Integrasikan dengan RT/RW sebagai wadah di mana program diejawantahkan,” ungkap Yusron.
Kedua, perlunya penguatan sinergi. Menurut Yusron, tidak mudah bagi Pemprov berjalan sendiri menyelesaikan semua urusan pembangunan dengan modal terbatas. Sinergi membuka kesempatan banyak pihak terlibat, paduserasi pentahelix dan berbagi peran.
“Pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata mendunia susun cascading. Untuk menemukan irisan ruang sinergi antarpihak, siapa yang berperan sebagai lokomotif dan gerbong pada setiap level pencapaian,” jelasnya.
Ketiga, di tengah keterbatasan fiskal ini, pengalokasian anggaran harus produktif dan hindari belanja yang terlalu konsumtif. Terutama, pada sektor penghasil PAD dan penyertaan investasi yang menguntungkan.
“Rasionalisasi belanja yang bisa dihemat lanjutkan. Tak boleh banyak anggaran mengendap,” ujarnya.
Perkuat Sinergi dan Kolaborasi
Pembangunan fisik di triwulan awal harus terus didorong dengan program pemberdayaan dan perlindungan. Tujuannya, supaya ekonomi masyarakat bergerak dan kelompok rentan miskin terlindungi karena sadar skala investasi di NTB sangat dominan dari pemerintah. Sehingga, pendapatan masyarakat sangat bergantung dengan intervensi program pemerintah.
“Terakhir, tentu di tengah kondisi ini, pengawasan dan pengendalian belanja. Quality insurance dengan menerapkan manajemen risiko mencegah kebocoran belanja. Perlunya identifikasi semua program yang memiliki risiko, lakukan langkah preventif dari awal triwulan dan lakukan pendampingan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan,” ungkapnya.
Kepala Diskominfotik Provinsi NTB ini optimis, memiliki peluang menduduki kursi tertinggi ASN di lingkup tersebut. Karena itu, langkah awal yang akan ia lakukan ketika terpilih nanti, yaitu menguatkan sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak.
Kemudian, pertajam program triple agenda dan Desa Berdaya. Membangun kolaborasi dengan para pihak untuk pelaksanaan tripel agenda dan Desa Berdaya.
Termasuk, bentuk MoU antarpihak supaya jelas komitmen semua pihak yang terlibat untuk saling bantu. Terutama, kabupaten/kota dan unsur pentahelix lainnya berkenaan bentuk aktivitas dan anggaran.
Selanjutnya, membangun sistem perencanaan pembangunan yang adaptif, partisipatif, dan kolaboratif dengan mengembangkan Musrenbang online bagi masyarakat dan interest grup lainnya.
“KUA-PPAS kembalikan ke Bappeda untuk susun. Ia adalah jembatan antara perencanaan dan penganggaran yang porsi besarnya bicara program. Meski Kemendagri mengatur hal ini, tapi banyak daerah mengambil inisiatif lain dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas perencanaan program meminimalisasi bias anggaran dengan perencanaan,” tutupnya. (*)
