Mendagri Tito Pelajari Permintaan Bantuan Pemprov Aceh ke PBB Atasi Bencana
Jakarta (NTBSatu) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan, akan mempelajari permintaan bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemprov Aceh telah menyurati dua lembaga resmi PBB, yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF agar membantu penanganan bencana banjir dan longsor.
“Nanti kita pelajari,” kata Mendagri Tito singkat di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025.
Tito mengaku belum mengetahui soal permintaan bantuan yang Pemprov Aceh ajukan ke dua lembaga tersebut. Oleh karenanya, ia masih akan mempelajarinya lebih dahulu.
“Saya belum tahu bentuk bantuannya seperti apa,” tuturnya.
Sebagai informasi, Pemprov Aceh resmi menyurati dua lembaga PBB, yaitu UNDP dan UNICEF untuk ikut terlibat dalam penanganan pascabencana banjir dan longsor.
Dua lembaga itu dinilai punya pengalaman untuk menangani pascabencana, seperti tsunami 2004 lalu yang melanda Aceh
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad menilai, situasi di daerahnya sudah menunjukkan kompleksitas persoalan. Yang membutuhkan dukungan besar dari Pemerintah Pusat maupun komunitas internasional.
“Secara khusus, Pemerintah Aceh resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional, atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004. Seperti UNDP dan UNICEF,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 14 Desember 2025.
Ia menyebutkan, selain telah menyurati dua lembaga tersebut, saat ini juga tercatat sekitar 77 lembaga dengan mengikutsertakan 1.960 relawannya sudah berada di Aceh.
Sebelumnya, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem resmi telah memperpanjang Status Tanggap Darurat selama 14 hari. Mulai tanggal 12 hingga 25 Desember 2025.
Mualem mengatakan, keputusan itu karena penanganan bencana masih membutuhkan upaya intensif, terpadu, dan terkoordinasi. Mulai dari evakuasi, distribusi logistik, hingga perbaikan jalan, jembatan, dan fasilitas layanan publik.
“Kita sudah survei ke lapangan. Kita butuh perpanjangan selama dua minggu lagi untuk kita rehabilitasi dan infrastruktur jadi ya perlu kita perpanjang,” kata Mualem. (*)
