Sumbawa Besar (NTBSatu) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumbawa menekankan, perlunya perubahan paradigma dalam perlindungan dan rehabilitasi hutan.
Sekretaris DLH Kabuapten Sumbawa, Hj. Rahmawati menghadiri Rapat Koordinasi Satgas Perlindungan Hutan di Ruang Rapat Lantai I Kantor Bupati Sumbawa yang dipimpin Sekda Sumbawa, Dr. Budi Prasetiyo, Senin, 8 Desember 2025.
Ia menilai penanaman selama ini lebih menonjolkan seremoni tanpa perawatan lanjutan, sehingga banyak bibit tidak bertahan hidup.
“Selama ini kita fokus menanam saja. Tidak ada perawatan dan pemeliharaan yang konsisten. Bibit sangat banyak, dan kami kewalahan menyimpannya,” ujarnya.
Rahmawati menawarkan model baru yang menggabungkan penanaman dan perawatan. Ia mencontohkan, program CSR PT. Freeport Indonesia (PTFI) yang akan menanam mangrove seluas 1.000 hektare di pesisir Sumbawa, dengan masyarakat menerima kontrak pemeliharaan selama tiga tahun.
“Model PT Freeport sangat efektif. Masyarakat tidak hanya menanam, tetapi juga merawat melalui kontrak kerja. Ini bisa kita adopsi,” jelasnya.
DLH juga melaporkan kabar terbaru mengenai rehabilitasi lahan kritis di Desa Stoe Brang. Kementerian Lingkungan Hidup menyetujui, DED program dan bantuan akan turun pada 2026 untuk menangani 14,5 hektare. Program ini memadukan tanaman konservasi dan produktif seperti kelengkeng.
Rahmawati menekankan, pentingnya pemilihan tanaman yang tepat. Ia menyebut tanaman endemik Sumbawa, seperti Kulur dan Sukun, memiliki perakaran kuat dan kemampuan mengikat air yang baik, sehingga sangat penting dalam memulihkan hutan.
“Kita harus memilih tanaman yang tepat. Kombinasi tanaman produktif dan tanaman yang mengikat air sangat penting untuk memulihkan hutan,” tambahnya.
DLH berharap, Satgas Perlindungan Hutan menerapkan pola kerja baru yang lebih berkelanjutan untuk memperbaiki kondisi hutan Sumbawa yang semakin kritis. (*)
