Kadis PUPR NTB Klarifikasi, Bantah Perbaikan Jalan Rusak di Sumbawa Diabaikan
Mataram (NTBSatu) – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB, Sadimin menyampaikan klarifikasi atas pemberitaan yang menyebutkan ada ketimpangan pembangunan di Pulau Lombok dan Sumbawa.
Pernyataan itu Sadimin sampaikan saat menjadi narasumber pada kegiatan Bincang Kamisan pada Kamis, 27 November 2025.
Namun, sontak menjadi viral setelah diberitakan dengan narasi Pemprov NTB seakan abai terhadap keberadaan jalan rusak di Sumbawa.
Sadimin menjelaskan, pemberitaan tersebut tidak menjelaskan secara utuh. Tidak mencakup keseluruhan maksud dari pernyataan yang ia sampaikan.
Ia menegaskan, program perbaikan infrastruktur jalan tahun ini berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan riil di lapangan, bukan atas dasar wilayah atau pulau tertentu.
Tahun ini terdapat sejumlah proyek perbaikan. Misalnya di Lombok, perbaikan jalan di ruas Pohgading menelan anggaran sekitar Rp28 miliar.
Sementara di Pulau Sumbawa, terdapat beberapa proyek strategis seperti perbaikan jalan Simpang Tano – Seteluk senilai Rp32 miliar, ruas Lunyuk sebesar Rp20 miliar, serta penanganan Jembatan Doro O’o Kabupaten Bima dan sejumlah titik lainnya.
“Cukup banyak di Sumbawa. Jadi kalau ketimpangan itu belum tentu benar. Karena pemerintah menggunakan skala prioritas,” tegas Sadimin, Kamis, 27 November 2025.
Menurutnya, anggapan adanya ketimpangan pembangunan antara Lombok dan Sumbawa belum tentu benar jika dilihat dari kebutuhan riil dan panjang jalan yang harus ditangani.
Panjang jalan di Lombok sekitar 500 kilometer, sedangkan di Sumbawa mencapai 900 kilometer. Kondisi ini membuat kebutuhan anggaran pemeliharaan dan perbaikan jalan di Sumbawa secara alami lebih besar.
“Jalan di Sumbawa jauh lebih panjang, jadi ketika rusak, biaya penanganannya juga lebih besar. Bahkan tahun ini, anggaran perbaikan jalan justru lebih besar dialokasikan untuk wilayah Sumbawa daripada Lombok,” ungkapnya.
Akui Penanganan Tidak Bisa Sekaligus
Ia mengakui, keterbatasan anggaran membuat penanganan semua ruas jalan tidak bisa sekaligus. Oleh karena itu, pemerintah terpaksa menerapkan skala prioritas, dengan mendahulukan jalan-jalan yang memiliki tingkat lalu lintas tinggi dan paling berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kadang ada jalan rusak yang belum bisa langsung ditangani karena keterbatasan anggaran. Kita utamakan dulu yang dilalui banyak kendaraan dan aktivitas masyarakat. Semua ingin kita perbaiki, tapi tentu harus bertahap,” jelasnya. (*)
